TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat, 12 Februari 2021, mengkonfirmasi prioritas negara itu belum berubah, yakni mewujudkan komitmen denuklirisasi di Korea Utara. Kurangnya keterlibatan Pemerintahan Joe Biden secara langsung dengan Korea Utara tidak seharusnya dilihat sebagai indikasi hal tersebut bukan prioritas.
“Ini (denuklirisasi) masih menjadi prioritas,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price.
Baca juga: Korea Utara Kini Miliki 40 Hulu Ledak Senjata Nuklir
Gambar yang diambil dari video yang dirilis oleh KRT pada 8 Februari 2018, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri sebuah pawai militer di Pyongyang, 8 Februari 2018. Parade tersebut mengikutsertakan 12 ribu tentara, 110 jenis artileri di antaranya sejumlah jenis tank, rudal nuklir balistik antarbenua, pesawat tempur AN-2 dan SU-25. (KRT via AP Photo)
Menurut Price, Korea Utara masih terus menjalankan program nuklir dan rudalnya dalam beberapa tahun terakhir. Walhasil, itu menjadi prioritas mendesak bagi Amerika Serikat dan menjadi salah satu komitmen yang bakal disasar pemerintahan Amerika Serikat yang baru bersama sekutu dan mitra-mitranya.
“Dan janji utamanya adalah kami masih berkomitmen untuk mewujudkan denuklirisasi di Korea Utara,” kata Price.
Pemerintahan Biden, yang baru mengambil alih pemerintahan pada akhir bulan lalu, mengatakan sedang melakukan sejumlah evaluasi atas kebijakan Amerika Serikat ke Korea Utara dengan berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya, khususnya Korea Selatan dan Jepang.
Di bawah Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump mencoba membangun hubungan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Namun Trump gagal membujuk Pyongyang untuk menghentikan program senjata nuklirnya.
Sebuah laporan PBB yang bersifat rahasia yang bocor pada Senin, 8 Februari 2021, menyebutkan Korea Utara telah mengembangkan program senjata nuklir dan rudal balistik sepanjang 2020 dan itu mencederai sanksi internasional. Korea Utara mendapatkan pendanaan dengan mencuri sekitar USD 300 juta atau Rp 4,1 triliun melalui peretasan siber.
Sumber: reuters.com
