TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung Inggris pada Jumat, 12 Februari 2021, mengizinkan 42.500 petani dan nelayan asal Nigeria untuk mengajukan gugatan kepada Royal Dutch Shell ke pengadilan yang ada di Inggris. Putusan Mahkamah Agung Inggris itu terkait kejadian minyak tumpah di Delta Niger yang mencemari tanah dan air tanah di sana.
Hakim senior mengatakan Shell memiliki sebuah hukum umum untuk melakukan perawatan. Kasus ini telah menjadi ujian apakah perusahaan multinasional bisa dimintai pertanggung jawaban atas tindakan anak perusahaannya di luar negeri.
Logo Shell. Sumber: Reuters
Baca juga: Shell Eco-Marathon Pacu Mahasiswa Kembangkan Kendaraan Hemat Energi
Masyarakat di desa Ogale dan Bille, Nigeria, menduga hidup dan kesehatan mereka terganggu karena tumpahan minyak yang berulang di daratan, rawa, air tanah dan saluran air serta tidak adanya upaya pembersihan atau perbaikan yang memadai.
Gugatan masyarakat Nigeria itu diajukan melalui firma hukum Leigh Day. Mereka berargumen Shell berutang pada mereka sebuah tugas perawatan karena sudah secara signifikan mengendalikan dan bertanggung jawab untuk anak perusahaannya SPDC.
Shell telah membantah bahwa pengadilan tidak memliki yuridiksi untuk mencoba menjatuhkan klaim-klaim pada perusahaan itu.
Putusan Mahkamah Agung itu hampir dua tahun setelah sebuah kasus lain diputuskan oleh Mahkamah Agung, yang melibatkan perusahaan pertambangan Vedanta. Dalam putusannya, hakim mengizinkan sekitar 2 ribu penduduk desa di Zambia untuk melayangkan gugatan ke Vedanta di Inggris atas tuduhan pencemaran udara di Afrika.
“Putusan Mahkamah Agung ini mewakili sebuah momen pertanggung jawaban perusahaan-perusahaan multicompanies. Komunitas yang semakin miskin mencoba meminta pertanggung jawaban aktor-aktor perusahaan dan penilaian ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meminta pertanggung jawaban,” kata Daniel Leader, mitra di Leigh Day.
Putusan Mahkamah Agung Inggris itu adalah sebuah kemenangan bagi masyarakat desa yang ingin meminta anak-anak perusahaan bertanggung jawab atas bencana lingkungan. Vedanta pada akhirnya menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan pada Januari 2021.
Sumber: Reuters
