Kudeta Myanmar Mempersatukan Kelompok Etnis yang Bertentangan

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Perjuangan untuk mengakhiri kudeta mendorong kelompok-kelompok etnis di Myanmar yang selama ini berbeda pandangan untuk bersatu. Mereka sekarang membawa pesan yang sama, mendesak militer Myanmar untuk mengakhiri kudeta, mengakui hasil pemilu, dan membebaskan tahanan politik.

    Salah satunya dinyatakan oleh Saw Mutu Saypho, pemimpin dari kelompok etnik bersenjata, Persatuan Karen Nasional (KNU). Ia meminta kelompok etnik manapun untuk menyingkirkan perbedaan dan bersama-sama menghentikan kudeta Myanmar.

    "Kita harus bekerjasama untuk bisa mengakhiri kediktatoran ini," ujar Saypho, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 12 Februari 2001.

    Kepada internal kelompoknya sendiri, Saypho pun mengimbau mereka untuk tidak menerima tawaran apapun dari junta militer. Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dikabarkan membagi-bagikan posisi di pemerintahan kepada pimpinann-pimpinan kelompok etnik demi mengamankan pengaruhnya.

    Dari KNU, sudah ada satu figur yang menerima tawaran posisi di pemerintahan. Ia adalah Phado Man Nyein Maung, mantan pemimpin senior dari KNU. Maung mengklaim eksperimen demokrasi di Myanmar sudah gagal sehingga jalan terbaik adalah bergabung dengan junta.

    Selain KNU, kelompok etnik yang juga menentang kudeta Myanmar adalah Pasukan Budha Karen Demokratik (DKBA). Pecahan dari KNU itu turut serta dalam unjuk rasa di Myanmar beberapa hari terakhir. Sambil membawa senapan, mereka ikut berhadapan dengan aparat yang mencoba memukul mundur pendemo.

    Sosok Min Aung Hlaing kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosida. REUTERS/Ann Wang

    Masih banyak lagi kelompok etnik yang bergabung ke perjuangan yang sama. Beberapa nama lain yang bisa disebut adalah Pasukan Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), Dewan Restorasi Shan (RCSS), Tentara Arakan (AA), Pasukan Kemerdekaan Kachin (KIA), dan masih banyak lagi.

    "Semoga kediktatoran militer di Myanmar jatuh," ujar pemimpin TNLA di laman Facebook-nya, sambil memberikan salam tiga jari, salut dari film Hunger Games yang menjadi simbol pemberontakan di Asia Tenggara.

    Selama ini, kelompok-kelompok etnik tersebut terpecah-pecah ke berbagai wilayah. Ada yang di utara, selatan, maupun wilayah lainnya. Mereka "tersingkirkan" oleh dominasi Buddhis Bamar yang menjadi mayoritas di Myanmar. Sebagai minoritas, kelompok-kelompok etnik merasa termarginalkan dan ditekan.

    Banyak dari mereka menganggap kepemimpinan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, sebelum dikudeta, gagal. Mereka tidak merasakan damai antar etnik yang dijanjikan olehnya dalam kampanye beberapa tahun lalu.

    Meski menganggap kepemimpinan Suu Kyi gagal, beberapa kelompok etnik juga ragu merapat ke kubu Min Aung Hlaing. Hal itu berkaitan dengan pembantaian kelompok minoritas Rohingya di Rakhine pada 2017. Hal itu dianggap menjadi preseden buruk soal kepemimpinan militer.

    Min Aung Hlaing dikabarkan mencoba menyingkirkan anggapan tersebut dan merangkul para pemimpin kelompok etnik. Ia menjual janji Aung San Suu Kyi yang belum ditepati. Namun, ia menambahkannya dengan tawaran bergabung ke pemerintahan Myanmar seperti disebutkan sebelumnya.

    Baca juga: 10 Pejabat Militer Myanmar Kena Sanksi Amerika Karena Kudeta

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.