Jenderal Militer Myanmar Desak Warga Kembali Bekerja

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pemerintah setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Senin, 1 Februari 2021. Saat masih berstatus sebagai mahasiswa jurusan hukum di Yangon University, ia memilih untuk mendaftar dalam sekolah militer, Defence Service Academy (DSA). Aung Hlaing pun berhasil masuk pada 1974 setelah tiga kali mendaftar. REUTERS/Lynn Bo Bo/Pool

    Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pemerintah setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Senin, 1 Februari 2021. Saat masih berstatus sebagai mahasiswa jurusan hukum di Yangon University, ia memilih untuk mendaftar dalam sekolah militer, Defence Service Academy (DSA). Aung Hlaing pun berhasil masuk pada 1974 setelah tiga kali mendaftar. REUTERS/Lynn Bo Bo/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal Militer Min Aung Hlaing kembali memperingatkan warga Myanmar untuk menghentikan aksi unjuk rasanya. Sebagai pemegang kuasa eksekutif, yudikatif, dan legislatif sekarang, Min Aung Hlaing mendesak warga untuk segera kembeli bekerja atau tindakan keras akan ia pakai lagi.

    "Gara-gara provokasi sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab, para pelayanan publik telah gagal menjalankan tugasnya. Tindakan tegas akan diambil," ujar Min Aung Hlaing dalam keterangan persnya pada Kamis malam, 11 Februari 2021.

    Sejauh ini, warga Myanmar belum berhenti berunjuk rasa seperti kemauan Min Aung Hlaing. Mereka tetap menggelar demonstrasi di berbagai tempat, mendesak junta militer untuk menghentikan kudeta, membebaskan tahanan politik, serta mengakui hasil pemilu pada tahun lalu.

    Seperti diberitakan sebelumnya, kudeta dipicu kekalahan partai yang berafiliasi dengan militer Myanmar, Partai Persatuan Solidaritas dan Pengembangan (USDP). Mereka kalah dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dibentuk Aung San Suu Kyi. USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah dan berhak dikudeta.

    Kudeta mulai dilakukan pekan lalu, pada 1 Februari 2021. Min Aung Hlaing mengawalinya dengan menangkapi para pejabat negara, membubarkan kabinet, serta membatalkan pelantikan anggota parlemen. Salah satu pejabat negara yang ia tahan adalah Penasehat Negara Aung San Suu Kyi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka impor ilegal walkie talkie.

    Per berita ini ditulis, Min Aung Hlaing dan junta militernya sudah menangkap kurang lebih 200 orang. Mereka terdiri atas pejabat negara hingga aktivis. Penangkapan terbarunya meliputi para pejabat panitia penyelanggaran pemilu tahun lalu di mana hal itu dikonfirmasi oleh anggota NLD.

    Selain itu, mereka juga sudah menerapkan kekerasan dalam penertiban unjuk rasa warga Myanmar. Salah satu pendemo bernama Mya Thwate Thwate bahkan sampai tertembak di kepala dan sekarang mencoba berjuang untuk keluar dari kondisi kritis di rumah sakit. 

    Baca juga: 10 Pejabat Militer Myanmar Kena Sanksi Amerika Karena Kudeta

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.