Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Myanmar Akan Jemput 1.200 Warganya dari Malaysia dengan Tiga Kapal Angkatan Laut

image-gnews
Sekelompok yang diyakini Muslim Rohingya asal Myanmar terlihat di kantor keamanan perbatasan, sebelum diserahkan ke otoritas imigrasi, di Kuala Perlis, Malaysia 8 April 2019 dalam gambar yang diperoleh dari media sosial ini. Lebih dari 700.000 Rohingya menyeberang ke Bangladesh pada 2017 melarikan diri dari tindakan keras tentara di negara bagian Rakhine Myanmar, menurut badan-badan PBB. [MOHD HARITH ROSLI / melalui REUTERS]
Sekelompok yang diyakini Muslim Rohingya asal Myanmar terlihat di kantor keamanan perbatasan, sebelum diserahkan ke otoritas imigrasi, di Kuala Perlis, Malaysia 8 April 2019 dalam gambar yang diperoleh dari media sosial ini. Lebih dari 700.000 Rohingya menyeberang ke Bangladesh pada 2017 melarikan diri dari tindakan keras tentara di negara bagian Rakhine Myanmar, menurut badan-badan PBB. [MOHD HARITH ROSLI / melalui REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia akan mendeportasi 1.200 warga negara Myanmar yang ditahan setelah pemerintah militer Myanmar menawarkan untuk mengirim tiga kapal angkatan laut untuk menjemput mereka.

Myanmar, melalui kedutaan besarnya di Kuala Lumpur, membuat tawaran untuk mengambil kembali warganya yang ditahan di pusat penahanan imigrasi Malaysia minggu lalu, menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, dikutip dari Reuters, 12 Februari 2021.

Pusat penahanan biasanya menampung pencari suaka dan pengungsi, bersama dengan orang lain yang berada di Malaysia tanpa dokumen yang sesuai. Malaysia tidak secara resmi mengakui pengungsi, menganggap mereka sebagai migran ilegal.

Para pejabat tidak menanggapi pertanyaan apakah mereka yang dipulangkan termasuk pengungsi.

Tahanan di masa lalu termasuk anggota Chin, Kachin dan komunitas Muslim Rohingya yang melarikan diri dari konflik etnis dan penganiayaan oleh militer di Myanmar.

Malaysia adalah rumah bagi lebih dari 154.000 pencari suaka dari Myanmar, menurut badan pengungsi PBB UNHCR. Ada juga ribuan pekerja migran.

Sumber tersebut mengatakan Myanmar telah menawarkan untuk mengambil kembali warganya saja. Myanmar mengakui lebih dari 100 kelompok etnis tetapi tidak Rohingya, yang dipandang sebagai migran ilegal dari Bangladesh.

Sumber tersebut, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kapal angkatan laut tersebut diperkirakan tiba di Malaysia pada 21 Februari dan berangkat dua hari kemudian.

Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud mengkonfirmasi deportasi itu, mengatakan pihak berwenang telah setuju untuk menyerahkan para tahanan ke angkatan laut Myanmar.

"Ya, kami sudah setuju. Semuanya dari depo imigrasi," katanya dalam pesan singkat, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Win Min Soe, atase ketenagakerjaan di kedutaan Myanmar, juga mengkonfirmasi tawaran Myanmar.

Juru bicara kantor perdana menteri Malaysia dan kementerian luar negeri tidak berkomentar.

Baca juga: Malaysia Tak Bisa Lagi Menampung Pengungsi Rohingya

James Bawi Thang Bik, dari Aliansi Pengungsi Chin yang berbasis di Kuala Lumpur, mengatakan bahwa meskipun Malaysia secara teratur mendeportasi warga negara Myanmar, ini adalah pertama kalinya angkatan laut Myanmar menawarkan untuk membantu memulangkan warganya.

Dia meminta pihak berwenang Malaysia untuk bekerja dengan UNHCR untuk menentukan apakah mereka yang akan dideportasi termasuk pengungsi tidak berdokumen.

"Pengungsi terancam dihukum penjara dan dianiaya jika dikirim kembali ke Myanmar," katanya.

Kudeta dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi bersama dengan sejumlah orang lainnya telah memicu demonstrasi terbesar di Myanmar sejak Revolusi Saffron tahun 2007 yang akhirnya menjadi langkah menuju reformasi demokrasi.

Pada 2017, tentara Myanmar mengusir lebih dari 730.000 Muslim Rohingya ke negara tetangga Bangladesh dalam operasi yang menurut PBB dilakukan dengan niat genosida, yang dibantah oleh Myanmar.

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

8 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

2 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

2 hari lalu

Jaringan toko serba ada KK Super Mart. (Foto: Facebook/KK Super Mart)
Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

Beberapa pasang kaus kaki bertuliskan "Allah" dijual di salah satu toko KK Super Mart, sehingga memicu kemarahan publik Malaysia


Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

3 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

Jepang telah menyampaikan 25 surat pernyataan niat untuk kerja sama pembangunan di IKN.


Pasar Malaysia Ditawari Eksotisme Destinasi Wisata Ini di Sleman

3 hari lalu

Candi Prambanan bersiap menyambut Nyepi. Tempo/Pribadi Wicaksono
Pasar Malaysia Ditawari Eksotisme Destinasi Wisata Ini di Sleman

Sleman menawarkan sejumlah destinasi wisata pada pasar wisatawan Malaysia, di Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

3 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

5 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

7 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

Sama meneliti puluhan tahun lalu, Malaysia telah lebih dulu manfaatkan Minyak Makan Merah. Indonesia masih harus lalui adaptasi warna dan aroma.


Malaysia Turunkan Harga Jual Beras Impor untuk Atasi Kelangkaan

8 hari lalu

ilustrasi beras
Malaysia Turunkan Harga Jual Beras Impor untuk Atasi Kelangkaan

Pemerintah Malaysia mulai menurunkan harga jual eceran beras putih impor untuk mengatasi permasalahan kelangkaan beras di masyarakat