Demonstran Kudeta Myanmar Gelar Unjuk Rasa di Depan Kedubes Cina

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah spanduk yang dipasang di Yangon pada 10 Februari 2021, menunjukkan seorang pengunjuk rasa perempuan yang terluka oleh luka tembak di kepala ketika polisi menindak pengunjuk rasa pada 9 Februari 2021 di Naypyitaw, Myanmar. [REUTERS / Stringer]

    Sebuah spanduk yang dipasang di Yangon pada 10 Februari 2021, menunjukkan seorang pengunjuk rasa perempuan yang terluka oleh luka tembak di kepala ketika polisi menindak pengunjuk rasa pada 9 Februari 2021 di Naypyitaw, Myanmar. [REUTERS / Stringer]

    TEMPO.CO, Jakarta - Warga Myanmar melanjutkan aksi demonstrasi untuk memprotes kudeta yang terjadi. Kal ini, sasaran mereka adalah Kedutaan Besar Cina di Yangon. Ratusan demonstran yang berkumpul menuduh Cina telah mendukung junta militer.

    "Dukung Myanmar, jangan dukung diktator," ujar salah satu spanduk yang dibawa demonstran Myanmar ke Kedubes Cina, Kamis, 11 Februari 2021.

    Ada juga demonstran yang mengatakan tindak tanduk Cina selama kudeta Myanmar berlangsung mencurigakan. Cina, per berita ini ditulis, belum memberikan pernyataan soal demonstrasi itu.

    Selama kudeta Myanmar berlangsung, Cina memang cenderung kalem dalam meresponnya. Sikap mereka kontras dibandingkan kebanyakan negara yang meminta kudeta segera dihentikan atau bahkan menjatuhkan sanksi seperti yang dilakukan Amerika.

    Di rapat Dewan Keamanan PBB, misalnya, Cina meminta para negara anggota untuk tidak terburu-buru menyikapi kudeta Myanmar. Menurut mereka, tidak pantas jika negara-negara anggota DK PBB mengintervensi urusan internal negara lain. Walau begitu, mereka mendukung pembebasan Penasehat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang menjadi tahahan politik junta. 

    Media-media di Cina pun tidak memberikan tanggapan kritis terhadap situasi di Myanmar. Malah, salah satu media di Cina menyamankan kudeta Myanmar dengan reshuffle kabinet.

    Sikap-sikap kurang tegas tersebut pada akhirnya membuat kecurigaan terhadap Cina tak terhindarkan. Hal itu diperburuk dengan rekam jejak Cina memveto resolusi PBB soal krisis Rohingya Myanmar pada 2017 lalu. Di sisi lain, Cina juga memang memiliki kepentingan ekonomi dan strategis dengan Myanmar untuk melawan pengaruh Barat di Asia Tenggara.

    Pada Rabu kemarin, Pemerintah Cina sudah mengeluarkan pernyataan pers soal tuduhan yang diarahkan ke mereka. Cina menyebut tuduhan itu tak berdasar. Selain itu, Cina juga membantah kabar telah mengirim tenaga ahli dan perlengkapan elektronik ke Myanmar untuk membantu junta di sana.

    "Telah beredar banyak kabar bohong ataupun rumor soal Cina terkait Myanmar...Kami tetap memantau situasi di Myanmar dari dekat dan berharap semua pihak di sana bisa mencapai satu kesepakatan demi pertumbuhan dan stabilitas," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin.

    Per berita ini ditulis, kudeta Myanmar sudah berlangsung sepekan lebih. Kudeta itu dilakukan oleh militer Myanmar pimpinan Min Aung Hlaing. Adapun kudeta dilakukan dengan menangkap para pejabat negara, memberhentikan para menteri, dan kemudian membatalkan pelantikan anggota parlemen yang baru.

    Kudeta itu sendiri dipicu kekalahan partai afiliasi junta militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pengembangan (USDP) pada pemilu tahun lalu. Mereka kalah dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dibentuk Aung San Suu Kyi. USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut sehingga menyakini pemerintahan yang ada sekarang tidak sah dan berhak dikudeta.

    Baca juga: Rusia Tak Mau Campuri Ketegangan Politik di Myanmar

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.