Rusia Tak Mau Campuri Ketegangan Politik di Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia berharap ketegangan politik yang sedang terjadi di Myanmar saat ini bisa diselesaikan lewat dialog dan mekanisme hukum. Apa yang terjadi di Myanmar sekarang, Rusia sudah mengetahuinya tetapi tidak bisa mengintervensi.

“Kami tidak mungkin melakukan intervensi urusan domestik suatu negara. Posisi kami cukup jelas, kami mengutamakan inklusifitas dialog,” kata Lyudmila Vorobieva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Rabu, 10 Februari 2021.

Menurut Vorobieva, tidak boleh ada intervensi dari luar terkait apa yang sedang terjadi di Myanmar saat ini. Rusia sungguh berharap masalah yang sedang terjadi di Myanmar bisa diselesaikan dengan sikap damai.

Baca juga: Surati PM Thailand, Pemimpin Junta Myanmar Minta Dukungan 

Ketegangan politik di Myanmar bermula saat pada 1 Februari 2021, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing. Aung Hlaing menuduh pemilu pada November 2020 lalu yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sudah dicurangi. Salah satu pendiri NLD adala Aung San Suu Kyi, peraih Nobel bidang perdamaian 1991.    

Dalam beberapa hari terakhir terjadi unjuk rasa di bebarapa titik di Myanmar melawan pengambil alihan pemerintahan Myanmar oleh militer. Pada Rabu, 10 Februari 2021, unjuk rasa masih terjadi kendati aparat keamanan yang dikerahkan sudah bertambah.

Saksi mata mengatakan diperkirakan ada puluhan ribu masyarakat Mynamar yang melakukan unjuk rasa pada Rabu, 10 Februari di Kota Yangon dan Mandalay. Unjuk rasa juga terjadi di Ibu Kota Naypyitaw dan beberapa kota lainnya di Myanmar.

Demonstaran menuntut agar kekuasaan Pemerintah sipil yang dipegang Suu Kyi, dipulihkan. Demonstran juga meminta Suu Kyi yang sekarang ditahan polisi Myanmar, agar dibebaskan bersama tahanan politik lain.      

Sumber: apnews.com