Inggris dan Uni Eropa Minta Sesi Khusus Kudeta Myanmar di Forum HAM PBB

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengunjuk rasa menunjukkan simbol tiga jari untuk memprotes kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, 6 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

    Para pengunjuk rasa menunjukkan simbol tiga jari untuk memprotes kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, 6 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

    TEMPO.CO, Jakarta - Inggris dan Uni Eropa menyatakan pada Senin kemarin telah meminta Dewan HAM PBB untuk membuat sesi khusus terkait kudeta Myanmar. Permintaan itu menyusul situasi yang memanas di sana akibat terus menguatnya gerakan rakyat memprotes kudeta Myanmar.

    Julian Braithwaite, Duta Besar Inggris untuk PBB, menyampaikan bahwa situasi di Myanmar tak bisa dibiarkan. Dan, menurutnya, penahanan pejabat negara dan sipil oleh Militer Myanmar bisa berkembang menjadi pelanggaran HAM yang lebih buruk.

    "Penahanan tersebut memiliki implikasi yang buruk terhadap hak asasi manusia di Myanmar," ujar Braithwaite dalam keterangan persnya, Senin, 8 Februari 2021.

    Braithwaite melanjutkan, investigator PBB di Myanmar yaitu Thomas Andrews pun sudah meminta sesi khusus soal kudeta Myanmar. Andrews, kata Braithwaite, menganggap sesi khusus di Dewan HAM PBB penting sifatnya untuk menunjukkan kepada warga Myanmar bahwa mereka tidak berjuang sendirian.

    "Hal yang terpenting adalah kita segera merespon perjuangan warga Myanmar dan terus merosotnya situasi hak asasi manusia di sana," ujar Braithwaite.

    Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di Yangon, Myanmar, 7 Februari 2021. Selain itu, mereka juga menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi yang ditahan militer. REUTERS/Stringer

    Di Myanmar, junta militer akhirnya memberikan respon soal perlawanan masyarakat yang menguat. Awalnya, mereka mengancam akan menggunakan kekerasan jika unjuk rasa masyarakat Myanmar tidak kunjung berhenti. Menurut mereka, segala tindakan yang berpotensi mengganggu dan menghancurkan kestabilan Myanmar perlu ditindak keras.

    Tak lama kemudian, darurat militer berlaku di kota Mandalay. Mandalay adalah kota terbesar kedua di Myanmar. Di sana, warga dilarang berunjuk rasa, berkumpul lebih dari lima orang, dan berkeliaran dari pukul 8 malam hingga 4 pagi. Pemerintah setempat belum menyebutkan hingga kapan darurat militer akan berlangsung.

    Setelah darurat militer berlangsung, Jenderal Militer Min Aung Hlaing gantian muncul memberikan keterangan. Kepada para pengunjuk rasa, ia meminta mereka untuk mengikuti fakta, bukan perasaan. Ia kembali menegaskan bahwa kudeta diperlukan karena telah terjadi kecurangan pada pemilu tahun lalu. Dengan kata lain, ia menyebut pemerintahan Myanmar sebelumnya memang berhak dikudeta.

    Min Aung Hlaing berjanji akan menggelar pemilu baru sesegera mungkin untuk mencari pemimpin Myanmar yang sah. Dan, ia menjamin tidak akan mengubah kebijakan luar negeri dan tetap mencari investor untuk Myanmar hingga pemerintahan sah terbentuk.

    Baca juga: Militer Ancam Respon Pendemo Kudeta Myanmar Dengan Kekerasan

    ISTMAN MP | REUTERS

    https://www.reuters.com/article/us-myanmar-un-rights/britain-eu-seek-special-session-of-un-rights-forum-on-myanmar-crisis-idUSKBN2A818H?il=0


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.