Respon Unjuk Rasa, Darurat Militer Diberlakukan di Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di Yangon, Myanmar, 7 Februari 2021. Selain itu, mereka juga menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi yang ditahan militer. REUTERS/Stringer

    Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di Yangon, Myanmar, 7 Februari 2021. Selain itu, mereka juga menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi yang ditahan militer. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Myanmar, dikuasai Jenderal Min Aung Hlaing, merespon tegas unjuk rasa yang berlangsung di berbagai kota hari ini. Salah satunya dengan memberlakukan darurat militer di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, dengan harapan bisa menekan unjuk rasa di sana.

    Dikutip dari Channel News Asia, hukum militer tersebut akan mencakup tujuh kotamadya di Mandalay. Aturan yang berlaku mulai dari melarang warga berunjuk rasa, berkumpul dengan jumlah lebih dariu lima orang, hingga jam malam yang berlaku dari jam 8 malam sampai 4 pagi.

    "Perintah ini akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan," ujar pernyataan pers pemerintah Myanmar di Mandalay, Senin, 8 Februari 2021.

    Dalam penjelasannya, pemerintah Myanmar mengklaim unjuk rasa yang berlaku sudah mengkhawatirkan. Selain dianggap mereka mengancam keselamatan publik, juga mengganggu penegakan hukum. Tindakan-tindakan itu, kata mereka, bisa menyebabkan ketidakstabilan atau bahkan kerusuhan jika dibiarkan.

    "Itulah kenapa perintah ini melarang warga berkumpul, berbicara di publik, ataupun berdemo dengan mobil," ujar pemerintah Myanmar menegaskan.

    Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 7 Februari 2021. REUTERS/Stringer

    Beberapa waktu sebelumnya, pemerintah Myanmar sudah mengeluarkan peringatan akan menggunakan kekerasan jika unjuk rasa tak segera diakhiri. Peringatan itu ditayangkan lewat stasiun televisi milik pemerintah, MRTV.

    Sejauh ini, Militer Myanmar tidak turun tangan langsung menangani unjuk rasa. Mereka menugaskan Kepolisian Myanmar yang secara struktur berada di bawah mereka. Adapun reaksi terkeras yang mereka lakukan adalah menembakkan meriam air ke pengunjuk rasa kudeta Myanmar.

    "Tindakan harus diambil secara efektif dan berdasarkan hukum yang berlaku untuk merespon pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu, mencegah, dan menghancurkan stabilitas negeri, keamanan publik, dan hukum," ujar peringatan di MRTV.

    Per berita ini ditulis, unjuk rasa sudah tiga hari berlangsung di Myanmar. Puluhan ribu orang terlibat dan unjuk rasa digelar di berbagai kota. Demonstran menuntut diakhirnya kudeta, dibebaskannya tahanan politik, serta diberlakukan kembalinya demokrasi di Myanmar. Salah satu tahahan politik yang ditangkap adalah Penasehat Negara Aung San Suu Kyi.

    Baca juga: Militer Ancam Respon Pendemo Kudeta Myanmar Dengan Kekerasan

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA

    https://www.channelnewsasia.com/news/asia/martial-law-parts-myanmar-protests-military-coup-man


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.