Pemerintahan Joe Biden Bakal Cabut Pelabelan Teroris Kelompok Houthi Yaman

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Joe Biden berbicara tentang rencana pemerintahannya untuk memperkuat manufaktur Amerika selama penampilan singkat di South Court Auditorium di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

    Presiden AS Joe Biden berbicara tentang rencana pemerintahannya untuk memperkuat manufaktur Amerika selama penampilan singkat di South Court Auditorium di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Jumat mengatakan akan mencabut pelabelan kelompok teroris untuk gerakan Houthi sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan di Yaman, membalikkan salah satu keputusan menit terakhir yang paling dikritik dari pemerintahan Donald Trump.

    Pembalikan itu, dikonfirmasi oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, terjadi sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye koalisi militer Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, yang secara luas dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran.

    "Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penunjukan menit-menit terakhir ini dari pemerintahan sebelumnya, yang oleh PBB dan organisasi kemanusiaan sejak itu jelaskan akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata pejabat itu, dilaporkan Reuters, 6 Februari 2021.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya dalam kondisi membutuhkan bantuan.

    "Kami menyambut niat pemerintah AS untuk mencabut penunjukan cap teroris itu karena pencabutan akan memberikan bantuan besar kepada jutaan warga Yaman yang mengandalkan bantuan kemanusiaan dan impor komersial untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup mereka," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

    Kelompok pemberontak Houthi melihat tumpukan uang kertas di Sanaa, Yaman, 24 September 2020. Houthi memamerkan setumpuk uang kertas dalam peringatan 2.000 hari perlawanan mereka terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi. [REUTERS/Khaled Abdullah]

    Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam kelompok teroris pada 19 Januari, sehari sebelum Joe Biden dilantik.

    Pemerintahan Donald Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari penunjukannya. Tetapi pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan pengecualian itu tidak cukup dan menyerukan agar pelabelan dicabut.

    Baca juga: PBB Ingatkan Yaman Terancam Alami Kelaparan Terburuk

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa dia sedang meninjau pelabelan teroris terhadap kelompok Houthi.

    "Sangat penting, bahkan di tengah krisis ini, bahwa kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Yaman yang sangat membutuhkan. Dan apa yang kami ingin pastikan adalah bahwa setiap langkah yang kami ambil tidak menghalangi pemberian bantuan itu," kata Blinken, dikutip dari CNN.

    Pejabat Departemen Luar Negeri AS menekankan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan pandangan AS tentang Houthi dan "tindakan buruk" mereka.

    Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi yang bersekutu dengan Iran. Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai dengan Houthi dan pihak yang berseteru karena Yaman juga tengah menghadapi krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.

    REUTERS | CNN

    Sumber:

    https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-usa/u-s-to-revoke-terrorist-designation-of-yemens-houthis-due-to-famine-idUSKBN2A600Z

    https://edition.cnn.com/2021/02/05/politics/us-houthis-terrorist-list/index.html


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.