Australia Kritik Ketidakpastian Waktu Eksekusi Amrozi Dkk

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Sydney: Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith menilai ketidakpastian tanggal eksekusi terpidana mati kasus Bom Bali 2002 hanya akan membuka luka para keluarga korban. Namun, Smith mengaku itu semua merupakan kewenangan pemerintah Indonesia.

    Smith mengatakan ia menyesal karena spekulasi terkait waktu eksekusi terpidana mati kasus Bom Bali 2002 terus berlanjut. "Setiap kali masalah itu diungkit, keluarga korban pengemboman akan kembali membangkitkan duka mereka karena kehilangan orang yang dicintai," ujar Smith kepada ABC Radio, Kamis (30/10).

    Kendati demikian, Smith mengatakan, "Kami mengetahui, dari pengumuman pemerintah Indonesia, bahwa eksekusi akan digelar dalam waktu dekat. Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah Australia. Itu merupakan masalah peradilan dan proses hukum mereka."

    Kejaksaan Agung Indonesia beberapa waktu lalu menyatakan bahwa ketiga terpidana mati kasus Bom Bali 2002--Amrozi, Muklas, Imam Samudera--akan dieksekusi awal November ini. Namun, Kejaksaan Agung Indonesia tidak menyebutkan tanggal eksekusi secara pasti. Ketiga terpidana tersebut dinilai bersalah atas kasus Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang termasuk 88 warga Australia.

    Smith mengatakan pemerintah Australia akan menghubungi keluarga korban jika Australia menerima kabar eksekusi ketiga terpidana mati tersebut.  

    Smith juga membela diri terkait tudingan bahwa pemerintah Federal Australia menerapkan standar ganda mengenai hukuman mati. Sebab, pemerintah Australia menentang hukuman mati sementara tidak berbuat apa-apa terkait hukuman mati terhadap tiga terpidana mati kasus Bom Bali 2002.

    "Kami selalu mengungkapkan di forum-forum internasional bahwa negara-negara yang tetap menerapkan hukuman mati harus segera menanggalkan itu," ujar Smith. "Jika ada warga Australia divonis hukuman mati di luar negeri, kami akan mewakilinya sebagai warga Australia."

    "Kami tidak mewakili warga dari negara lain dan yang pasti kami tidak akan mewakili para teroris. Kami rasa itu tidak bertentangan," tegas Smith.

    The Australian| Kodrat Setiawan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.