Amerika Belum Resmi Akui Peristiwa di Myanmar Sebagai Kudeta

TEMPO.CO, Jakarta - Meski sudah mengancam akan memberikan sanksi, Amerika belum resmi mendeklarasikan situasi di Myanmar sebagai kudeta. Dikutip dari CNN, pemerintahan Joe Biden masih memperdebatkan apakah situasi di sana bisa dikategorikan sebagai kudeta.

"Apa yang terjadi di sana bisa dikatakan sebagai Kudeta Myanmar. Namun, kami tengah melakukan pengajian secara legal dan faktual," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Selasa, 2 Februari 2021.

Status kudeta atau tidak akan menentukan pendekatan Amerika. Jika situasi di Myanmar resmi dikatakan sebagai kudeta, maka hukuman awal yang perlu diberikan adalah menghentikan dana bantuan ke Myanmar. Hal tersebut diatur dalam regulasi Foreign Assistance Act.

"Amerika harus membatasi bantuan ke pemerintahan dari negara manapun yang pemimpin sahnya digulingkan melalui kudeta militer," bunyi aturan Foreign Assistance Act.

Kebanyakan dari dana bantuan yang diberikan Amerika tidak menyasar langsung pemerintah. Sebagian besar diterima organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat. Namun, status kudeta dikhawatirkan sejumlah pihak akan mempersulit Amerika membujuk militer menghentikan aksinya.

Sebaliknya, jika tidak dikatakan sebagai kudeta, dikhawatirkan Amerika dianggap tidak memberikan sikap tegas. Namun, di sisi lain, Amerika bisa lebih fleksibel dalam menentukan perlakuan ke Myanmar. Misalkan akan memberikan sanksi, Amerika bisa menentukan apakah sanksinya menyasar pribadi atau pemerintahan Myanmar.

Di luar sanksi, Amerika bisa menekankan pendekatan diplomatis. Salah satu bentuknya dengan mengirim utusan khusus ke Myanmar untuk membujuk militer di sana mengakhiri aksinya.

Baca juga: Joe Biden Kecam Kudeta Myanmar, Ini Sanksi-sanksi yang Bisa Diberikan

Dua anggota kongres yang terlibat dalam pengkajian Kementerian Luar Negeri membenarkan perdebatan tersebut. Mereka, yang tak ingin disebutkan namanya, menyatakan bahwa Amerika ekstra hati-hati dalam menyikapi situasi Myanmar. Sebab, Amerika juga memiliki banyak program bantuan di sana.

Emily Horne, dari Dewan Keamanan Nasional, menyakinkan bahwa Amerika akan bersikap tegas soal situasi di Myanmar. Militer Amerika pun, kata ia, sudah mengontak Militer Myanmar. Segala keputusan soal Myanmar, kata ia, akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami menjaga komunikasi dengan rekan-rekan di level regional di mana beberapa di antaranya memberikan pernyataan keras dan konsisten. Kami juga berkoordinasi dengan Kongres Amerika untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar Horne.

Seperti diberitakan sebelumnya, situasi di Myanmar memanas sejak Senin kemarin. Militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, merebut pemerintahan yang ada. Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas. Salah satu pejabat yang ditahan oleh Militer Myanmar adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.

Adapun bibit Kudeta Myanmar ini sudah terasa sejak tahun lalu ketika partai militer Myanmar, USDP (Union Solidarity and Development Party), kalah dari partai sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, NLD (National League for Democracy). USDP menganggap ada kecurangan di pemilu tersebut dan merasa panitia penyelanggara tidak mengindahkan peringatan mereka soal itu.

Baca juga: Amerika Kumpulkan Sekutu, Bahas Respon Kudeta Myanmar

ISTMAN MP | CNN

https://edition.cnn.com/2021/02/01/politics/biden-myanmar-takeover/index.html

Catatan redaksi: Berita ini mengalami revisi soal penghitungan jumlah dana bantuan yang diberikan Amerika kepada Myanmar. Atas ketidakakuratannya, kami meminta maaf.