TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, meminta militer Myanmar membebaskan pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya setelah mereka ditangkap pada Senin dini hari dalam upaya kudeta militer.
Blinken mengatakan Amerika Serikat prihatin atas kabar penahanan pejabat pemerintahan sipil dan tokoh masyarakat.
"Kami meminta militer Myanmar membebaskan semua pejabat pemerintahan dan pemimpin sipil, dan agar menghormati kehendak rakyat Myanmar atas hasil pemilu demokratis 8 November," kata Blinken, dikutip dari Reuters, 1 Februari 2021.
"Amerika Serikat mendukung rakyat Myanmar dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Militer harus segera membalikkan tindakan ini," tegas Blinken.
Sebelumnya Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah diberitahu tentang penahanan tersebut.
"Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
PBB dan negara lain juga meminta militer Myanmar membebaskan Aung San Suu Kyi dan lainnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kudeta itu merupakan "pukulan serius bagi reformasi demokrasi" dan mendesak semua pemimpin untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati hak asasi manusia, kata seorang juru bicara PBB.
Inggris, Australia, dan Singapura mengungkapkan keprihatinan besar atas pernyataan status darurat militer dan penahanan tokoh demokrasi Myanmar, yang menurut militer ditahan karena kecurangan pemilu.
Kendaraan militer Myanmar terlihat di dalam kantor televisi nasional Myanmar di Yangon, Myanmar 1 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]
Pidato yang disiarkan di televisi milik militer mengatakan kekuasaan telah diserahkan kepada panglima angkatan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Min Aung Hlaing langsung memberlakukan status darurat. Status darurat berlaku secara nasional dan durasi status darurat ditetapkan selama satu tahun, terhitung sejak tanggal perintah ini diumumkan sesuai dengan pasal 417 konstitusi 2008, kata militer.
Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Pemimpin Tertinggi Militer Myanmar
Para jenderal bergerak beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan telak NLD dalam pemilihan 8 November, yang dipandang sebagai referendum pada pemerintahan demokratis Suu Kyi.
Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw dan pusat komersial utama Yangon tidak dapat dihubungi, dan TV negara mati. Orang-orang bergegas ke pasar di Yangon untuk membeli makanan dan persediaan sementara yang lain berbaris di ATM untuk menarik uang tunai.
Tentara mengambil posisi di balai kota di Yangon dan data internet seluler serta layanan telepon di kantor NLD terganggu, kata penduduk. Konektivitas internet juga telah turun secara dramatis, kata layanan pemantauan NetBlocks.
Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan para pemimpin NLD lainnya telah ditangkap pada Senin subuh, kata juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters melalui telepon.
REUTERS
Sumber:
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-usa/top-u-s-diplomat-blinken-calls-on-myanmar-military-leaders-to-release-suu-kyi-others-idUSKBN2A117K
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-reaction/west-condemns-myanmar-coup-calls-for-election-result-to-be-upheld-idUSKBN2A11B0
![Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]](https://statik.tempo.co/data/2021/04/24/id_1016834/1016834_720.jpg)