![Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerahkan keputusan pemilihan kepada Ketua Komite Pemilihan Pusat Palestina Hana Naser di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 15 Januari 2021. [Kantor Presiden Palestina (PPO) / Handout via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2021/01/16/id_994487/994487_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pemilihan parlemen dan presiden pada Jumat setelah vakum selama 15 tahun, dalam upaya untuk menghapus perpecahan internal yang sudah berlangsung lama.
Langkah tersebut secara luas dilihat sebagai tanggapan atas kritik terhadap legitimasi demokrasi lembaga politik Palestina, termasuk kepresidenan Abbas.
Rencana pemilu Palestina juga terjadi beberapa hari sebelum pelantikan Presiden terpilih AS Joe Biden, dan Palestina ingin mengatur ulang hubungan setelah mereka mencapai titik terendah di bawah Presiden Donald Trump.
Dikutip dari Reuters, 16 Januari 2021, menurut keputusan yang dikeluarkan oleh kantor Abbas, Otoritas Palestina (PA), yang memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, akan mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemungutan suara presiden pada 31 Juli.
"Presiden menginstruksikan komisi pemilihan dan semua aparat negara untuk meluncurkan proses pemilihan demokratis di semua kota di tanah air," kata dekrit itu, mengacu pada Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.
Faksi Palestina telah memperbarui upaya rekonsiliasi untuk mencoba dan menghadirkan front persatuan sejak Israel mencapai perjanjian diplomatik tahun lalu dengan empat negara Arab.
Kesepakatan itu membuat kecewa warga Palestina dan membuat mereka semakin terisolasi.
Ekspresi Pemimpin tertinggi kelompok Hamas Palestina, Ismail Haniyeh saat diarak ketika berkunjung ke Lebanon, 6 September 2020. Setibanya di Lebanon, Ismail Haniyeh disambut para pendukungnya hingga digendong dan diarak. REUTERS/Aziz Taher
Hamas, kelompok militan Islam yang merupakan saingan dalam negeri utama Abbas, menyambut baik pengumuman tersebut.
"Kami telah bekerja dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan semua hambatan sehingga kami dapat mencapai hari ini," kata pernyataan Hamas.
Hamas menyerukan pemilihan umum yang adil, di mana para pemilih dapat mengekspresikan keinginan mereka tanpa batasan atau tekanan.
Pemungutan suara parlemen terakhir Palestina pada 2006 menghasilkan kemenangan mengejutkan untuk Hamas, menciptakan keretakan yang semakin dalam ketika Hamas merebut kendali militer di Gaza pada 2007.
Abbas telah menjanjikan pemilihan beberapa kali sejak masa jabatan empat tahunnya yang seharusnya berakhir pada tahun 2009. Namun, upaya berulang kali untuk mengadakan pemilu presiden dan parlemen telah gagal, sebagian besar karena ketidakmampuan Fatah dan Hamas untuk menyetujui persyaratan, Times of Israel melaporkan.
Pemilihan presiden terakhir kali diadakan setelah pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina Yasser Arafat meninggal pada 2004. Pemilihan presiden terakhir diadakan pada tanggal 9 Januari 2005, yang berakhir dengan kemenangan Abbas.
Baca juga: Palestina Memerdekakan Diri Jika Israel Mencaplok Tepi Barat
Jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan yang ketat. Pada Desember 2020, Palestinian Center for Policy and Survey Research menemukan bahwa 38% akan memilih Fatah dalam pemilihan parlemen, dan 34% untuk Hamas.
Namun diprediksi Hamas akan memiliki keunggulan dalam pemilihan presiden, dengan 50% lebih memilih pemimpin Hamas Ismail Haniyyeh dan 43% Abbas.
Meskipun Abbas memenangkan pemilihan presiden terakhir pada tahun 2005, Hamas tidak mencalonkan diri melawannya.
Hamas menghentikan boikotnya terhadap proses politik pada tahun berikutnya, menjalankan kampanye parlementer yang terorganisir dengan baik di bawah panji "Perubahan dan Reformasi", dan mengalahkan faksi Fatah yang dominan sampai sekarang yang secara luas dilihat sebagai korup, nepotis, tidak tersentuh, dan terpecah belah.
Masih belum jelas bagaimana Abbas akan mengatasi kesulitan logistik dalam menyelenggarakan pemilu di tiga wilayah, masing-masing di bawah kendali yang berbeda.
Israel merebut Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya dalam suatu tindakan yang belum mendapat pengakuan internasional. Israel menganggap semua wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara Palestina ingin menjadikan timur Yerusalem sebagai ibu kota negara masa depan.
Israel melarang aktivitas resmi apa pun di Yerusalem oleh Otoritas Palestina, dengan mengatakan itu melanggar kesepakatan perdamaian sementara tahun 1990-an.
REUTERS | TIMES OF ISRAEL
Sumber:
https://www.reuters.com/article/us-palestinians-election/palestinians-announce-first-elections-in-15-years-on-eve-of-biden-era-idUSKBN29K2C9
https://www.timesofisrael.com/abbas-issues-decree-ordering-palestinian-elections-for-first-time-in-14-years/
