Donald Trump Veto Anggaran Pertahanan, Pemerintahan Amerika Terancam Shutdown

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden AS Donald Trump memveto RUU anggaran kebijakan pertahanan bipartisan pada Rabu dan meningkatkan prospek Amerika Serikat dapat menghadapi government shutdown selama pandemi virus corona, yang akan memicu kekacauan baru di Washington saat ia menuju ke Florida untuk liburan Natal.

Kesal kepada rekan Republiknya, Trump berusaha mengubah dua undang-undang kompleks yang disahkan Kongres AS meski RUU mendapatkan suara bipartisan yang lebih dari cukup setelah berbulan-bulan negosiasi.

Trump sebelumnya mengancam akan memveto RUU pertahanan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), karena tidak termasuk pencabutan Pasal 230, undang-undang yang melindungi perusahaan internet dari tanggung jawab atas apa yang diunggah di situs web mereka oleh mereka atau pihak ketiga, CNN melaporkan.

Trump menindaklanjuti ancaman untuk memveto RUU pertahanan dan menuntut perubahan dramatis pada paket US$ 2,3 triliun (Rp 32.666 triliun) yang mendanai pemerintah federal dan menyediakan hampir US$ 900 miliar (Rp 12.782 triliun) untuk bantuan virus corona.

Jika Trump memblokir anggaran pengeluaran, sebagian besar pemerintah AS dapat mulai ditutup minggu depan karena kurangnya dana pada saat para pejabat mendistribusikan dua vaksin virus corona dan bekerja untuk menanggapi serangan peretasan besar-besaran, yang diduga dilakukan oleh Rusia.

Dengan sisa waktu kurang dari sebulan sebagai presiden, Trump marah karena beberapa Partai Republik mengakui kekalahannya dari Demokrat Joe Biden dalam pemilu AS 3 November. Biden akan dilantik sebagai presiden pada 20 Januari.

Trump mengatakan dia memveto RUU kebijakan pertahanan, yang telah disahkan setiap tahun sejak 1961, karena dia keberatan dengan perlindungan tanggung jawab untuk perusahaan media sosial yang tidak terkait dengan keamanan nasional. Trump menolak mengganti nama pangkalan militer yang saat ini dinamai dari para jenderal yang berjuang untuk Konfederasi yang pro perbudakan selama Perang Saudara.

Demokrat dan Republik keberatan dengan veto Trump atas Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA).

"Saya berharap untuk mengesampingkan upaya presiden yang sia-sia dan konyol untuk merusak keamanan nasional kita," kata Senator Demokrat Mark Warner.

Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat Jim Inhofe, seorang Republikan, juga mengecam hak veto Trump.

"NDAA telah menjadi undang-undang setiap tahun selama 59 tahun berturut-turut karena sangat penting bagi keamanan nasional dan pasukan kami," kata Inhofe. "Tahun ini bukanlah pengecualian."

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi mengatakan pada Rabu bahwa DPR akan kembali pada 28 Desember untuk memberikan suara apakah akan menganulir veto Trump. Itu bertepatan pada hari yang sama ketika pendanaan pemerintah akan berakhir. Pemungutan suara Senat diharapkan segera setelah pemungutan suara DPR.

Dikutip dari CNN, dengan keanggotaan penuh di DPR saat ini sebanyak 430, pendukung RUU tersebut membutuhkan 288 suara untuk mengesampingkan veto Presiden Trump. Tiga puluh tujuh Demokrat memberikan suara menentang RUU tersebut ketika RUU tersebut diajukan pada 8 Desember, meskipun tidak jelas pada saat ini apakah beberapa orang mungkin mengubah suara mereka untuk mencoba dan membatalkan veto.

Jika veto tetap di DPR, tidak akan ada suara yang diperlukan di Senat. Tetapi jika itu diganti di DPR, para senator akan kembali ke Washington pada Selasa siang untuk mulai memproses pemungutan suara pengganti.

Presiden Donald Trump menulis dalam vetonya kepada Kongres bahwa UU Otorisasi Pertahanan Nasional Amerika gagal memasukkan langkah-langkah keamanan nasional yang kritis, termasuk ketentuan yang gagal menghormati para veteran dan sejarah militer Amerika Serikat.

Sumber:

https://uk.reuters.com/article/uk-usa-trump/defying-congress-trump-vetoes-defense-bill-and-threatens-government-shutdown-idUKKBN28X2NC

https://edition.cnn.com/2020/12/23/politics/trump-ndaa-veto/index.html