TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Distrik Brooklyn memerintahkan inkumben Presiden Amerika Donald Trump untuk mengaktifkan kembali program DACA yang vakum beberapa bulan terakhir. Hal itu menyusul temuan mereka bahwa Pelaksana Tugas Menteri Keamanan Dalam Negeri (DHS) Chad Wolf dilantik secara tidak sah sehingga segala program yang ia bekukan harus dibuka lagi.
DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, adalah program peninggalan mantan Presiden Barack Obama. Program itu ia buat untuk membekali para imigran gelap, yang masuk ke Amerika kala anak-anak, agar tidak dideportasi tanpa ilmu nantinya. Di masa Donald Trump, kebijakan itu ditentangnya dan Chad Wolf, sebagai PLT, menutup pendaftaran program DACA agar tidak ada lagi yang menjadi bagiannya.
"Pemberitahuan bahwa program DACA kembali dibuka harus segera ditampilkan di situs Kementerian Keamanan Dalam Negeri per Senin pekan depan," perintah Hakim Distrik Brooklyn, Nicholas Garaufis, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 5 Desember 2020.
Hakim Garaufis menambahkan bahwa Chad Wolf tidak boleh mengubah isi kebijakan DACA juga. Oleh karenanya, dalam pemberitahuan Senin esok, Garaufis meminta Chad Wolf memastikan bahwa lama izin kerja yang diberikan DACA adalah 2 tahun, tidak kurang.
Chad Wolf ataupun Donald Trump belum memberikan komentar hingga berita ini ditulis. Presiden Amerika Terpilih Joe Biden, di satu sisi, sudah memastikan bahwa ia akan kembali membuka DACA. Biden pun sudah menunjuk penyusun program DACA, Alejandro Mayorkas, untuk menjadi pengganti Chad Wolf di Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
Sebagai catatan, putusan Pengadilan Distrik Brooklyn ini menjadi pukulan kedua bagi Donald Trump yang mencoba menghentikan DACA. Ia sudah pernah mencoba mengakhiri program DACA ke Mahkamah Agung, namun gagal. Mahkamah Agung menolak permohonan itu karena tidak beralasan, mendadak, dan sewenang-wenang.
Pemerintahan Donald Trump kemudian mengakali putusan itu dengan tetap mempertahankan DACA namun tidak membuka pendaftaran baru. Selain itu, isi DACA juga diubah misalnya soal izin kerja yang dikurangi menjadi 1 tahun serta dihapusnya izin berpergian ke luar Amerika.
ISTMAN MP | REUTERS
