Gugatan Hukum 4 Negara Bagian yang Dimenangkan Joe Biden Dicabut

TEMPO.CO, Jakarta - Para pemilih di empat negara bagian yang telah mengajukan tuntutan hukum untuk menghalangi kemenangan Presiden terpilih Joe Biden membatalkan kasus mereka pada Senin pagi.

Kasus-kasus itu telah diajukan di pengadilan federal Georgia, Wisconsin, Michigan dan Pennsylvania, dan dimasukkan ke dalam strategi hukum pro-Donald Trump untuk membatalkan kemenangan presiden Biden sebelum Electoral College meresmikannya, menurut CNN, 17 November 2020.

Kasus-kasus yang berusaha memblokir kemenangan suara populer negara bagian yang memilih Joe Biden semakin sedikit dari hari ke hari, dengan dua dari kampanye Trump di hadapan hakim federal di Michigan dan Pennsylvania, satu dari seorang pemilih di Georgia, dan satu dari pengamat poling di Michigan.

Pengumuman bahwa para pemilih mencabut gugatan mereka datang tiga hari setelah pengadilan banding federal mengatakan para pemilih tidak dapat mengajukan beberapa klaim konstitusional, yang akhirnya menutup upaya para pemilih Pennsylvania dalam gugatan mereka.

Pada Ahad tim kampanye Presiden AS Donald Trump membatalkan sebagian besar gugatan yang diajukannya untuk menghentikan Pennsylvania mengesahkan hasil pemilu, mempersempit kasus tersebut menjadi sejumlah kecil surat suara.

Reuters melaporkan, dalam pengaduan yang diubah yang diajukan di pengadilan federal, kampanye Trump membatalkan klaim bahwa pejabat pemilihan secara tidak sah memblokir pengamat untuk menyaksikan penghitungan surat suara di Philadelphia dan Pittsburgh.

Gugatan yang diperkecil sekarang berfokus pada klaim bahwa negara-negara yang condong ke Demokrat secara tidak sah mengizinkan pemilih untuk memperbaiki kesalahan dalam surat suara mereka yang melanggar hukum negara bagian. Para pejabat mengatakan perselisihan itu mempengaruhi sejumlah kecil surat suara di negara bagian itu, di mana Demokrat Joe Biden diproyeksikan akan menang dengan lebih dari 60.000 suara.

Pejabat Pennsylvania telah meminta hakim untuk menolak gugatan Trump, dengan mengatakan bahwa pengamat pemilu diizinkan untuk menilai pemrosesan surat suara yang masuk dan bahwa semua kabupaten di negara bagian itu diizinkan untuk memberi tahu penduduk jika surat suara mereka yang dikirim kurang, bahkan jika itu tidak wajib bagi mereka untuk melakukannya.

Di Montgomery County yang padat di Pennsylvania, kurang dari 100 pemilih memperbaiki surat suara dengan kesalahan teknis, kata seorang pejabat daerah ketika bersaksi di sidang pengadilan pada 4 November.

Kampanye Donald Trump terus mencari perintah pengadilan yang memblokir sekretaris negara bagian Pennsylvania untuk mengesahkan hasil tersebut. Pennsylvania akan mengesahkan hasil pemilu pada 23 November.

Joe Biden memenangkan pemilu setelah media berita dan Edison Research memastikannya sebagai pemenang di Pennsylvania, dengan perolehan di atas 270 suara elektorat yang dibutuhkan untuk menang. Edison Research mengatakan pada hari Jumat bahwa Biden telah memenangkan 306 suara Electoral College dibandingkan dengan 232 suara yang diperoleh Trump.

Trump pada hari Minggu secara singkat tampaknya mengakui kemenangan Joe Biden, tetapi kemudian menarik kembali dan mengklaim dia akan segera mengajukan tantangan baru. Kampanyenya telah mengajukan serangkaian tuntutan hukum jangka panjang di beberapa negara bagian medan pertempuran.

Di Twitter pada hari Minggu, Trump mengatakan banyak kasus yang diajukan bukan dari tim kampanyenya.

"Kasus-kasus besar kami yang menunjukkan inkonstitusionalitas Pemilu 2020, & kemarahan atas hal-hal yang dilakukan untuk mengubah hasil, akan segera diajukan!" twit Donald Trump.

Pakar hukum mengatakan tuntutan hukum memiliki sedikit peluang untuk mengubah hasil pemilu. Seorang penasihat hukum senior Joe Biden telah menolak litigasi tersebut sebagai sandiwara dan bukan tuntutan hukum.

Sumber:

https://edition.cnn.com/2020/11/16/politics/lawsuits-michigan-pennsylvania-wisconsin-georgia/index.html

https://uk.reuters.com/article/uk-usa-election-pennsylvania/trump-campaign-abandons-parts-of-pennsylvania-election-lawsuit-idUKKBN27W07P