AS Kirim Misi Nuklir ke India

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Washington: Amerika Serikat Rabu mengatakan akan mengirim misi ke India Desember untuk mengeksplorasi peluang bisnis menyusul pakta perjanjian yang membuka penjualan teknologi nuklir sipil ke negara itu.

    Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice dan timbalannya dari India Pranab Mukherjee meneken perjanjian minggu lalu yang menghapus larangan selama tiga dekade atas perdagangan nuklir AS-India setelah tes nuklir India tahun 1974.

    "Saya senang mengumumkan bahwa Departemen Perdagangan telah menjamin Dewan Bisnis AS-India untuk misi perdagangan nuklir sipil ke India Desember ini," kata Menteri Perdagangan Carlos Gutierrez.

    Presiden Dewan Ron Somers telah memproyeksikan US$ 150 miliar nilai bisnis antara perusahaan-perusahaan AS dan India selama 30 tahun mendatang menyusul perjanjian itu, yang menawarkan kepada India akses ke teknologi dan energi atom murah AS sebagai balasan mengizinkan inspeksi PBB ke beberapa fasilitas nuklir sipilnya.

    Perjanjian bilateral AS-India pada 2007 mendekati US$ 42 miliar, naik 55 persen dari tahun 2005, kata Gutierrez di pertemuan dewan Rabu yang ditujukan membahas peluang bisnis di pasar "energi bersih" India.

    Dewan itu adalah kelompok penasihat bisnis kunci yang mewakili 280 dari perusahaan terbesar AS yang berinvestasi di India.

    Gutierrez mengatakan sementara perusahaan-perusahaan AS ingin berkontribusi pada pengembangan sektor energi nuklir India, mereka membutuhkan perlindungan tanggung jawab nuklir untuk melakukan bisnis.

    "India harus membuat draf dan meratifikasi hukum domestik yang konsisten dengan Konvensi Kompensasi Tambahan untuk Kerusakan Nuklir," ujarnya.

    India bulan lalu menulis surat untuk meneken konvensi itu, yang diinginkan pebisnis AS untuk mengurangi kewajiban mereka jika terjadi malapetaka.


    AFP/Erwin


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.