TEMPO.CO, Jakarta - Tantangan baru menanti Joe Biden dari inkumben Donald Trump. Ia memutuskan untuk tidak legowo menerima kekelahan di Pemilu AS 2020 walaupun sudah dibujuk keluarganya sendiri. Trump tetap lanjut dengan gugatannya yang berbasis klaim bahwa telah terjadi kecurangan selama Pemilu AS 2020.
Donald Trump makin pede karena beberapa loyalisnya masih setia membantu. Di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung William Barr telah memberi lampu hijau untuk investigasi dugaan kecurangan pada Pemilu AS. Sementara itu, di Senat AS, Pemimpin Mayoritas Mith McConnell menyatakan akan mendukung langkah hukum Donald Trump.
"Dia punya hak 100 persen untuk mengusut dugaan kecurangan," ujar McConnell, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 10 November 2020.
Tidak semua antusias dengan langkah Donald Trump. Di Kementerian Kehakiman Amerika, Direktur Tindak Pidana Pemilu Richard Pilger mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Ia mempermasalahkan langkah William Barr menyetujui investigasi dugaan kecurangan Pemilu AS. Alasan Pilger, selain tak ada bukti kuat, keputusan itu diambil tanpa sepengetahuannya alias wewenangnya dilangkahi.
William Barr tersenyum selama jeda dalam dengar pendapat Komite Kehakiman Senat tentang pencalonannya sebagai jaksa agung Amerika Serikat di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]
Baca Juga:
Tidak hanya itu, menurut Pilger, keputusan William Barr juga melanggar kebijakan di Kementarian Kehakiman soal investigasi perkara pemilu. Kebijakan yang berlaku selama ini, investigasi hanya bisa dilakukan setelah proses Pemilu AS usai, hasilnya disahkan, dan segala penghitungan ulang diakhiri. Dengan memulai investigasi lebih dulu, Pilger memandang itu sebagai intervensi pemilu.
Mantan Jaksa Agung, Alberto Gonzales, menyatakan hal senada. Menurutnya, perintah William Barr malah menjadi pertanda bahwa Kementerian Kehakiman tunduk pada konflik kepentingan. Padahal, kata ia, tak seharusnya Kementerian Kehakiman dipakai untuk kepentingan politik.
"Dan, jika kamu bertanya apakah saya melihat ada bukti kecurangan secara luas dan sistemik, dalam level yang bisa membalikkan hasil Pemilu AS, saya menjawab tidak," ujar Gonzales yang seorang Republikan dan menjadi Jaksa Agung di periode pemerintahan mantan Presiden George W. Bush.
Dengan adanya gugatan Donald Trump dan investigas dugaan kecurangan Pemilu AS, yang paling dirugikan adalah Joe Biden. Langkah-langkah hukum itu berpotensi mengganggu rencana transisi pemerintahannya. Padahal, tim transisi sudah dibentuk untuk memastikan semua agenda bisa dilangsungkan begitu dirinya sah jadi Presiden Amerika.
Umumnya, proses transisi diurus tim Presiden Amerika Terpilih dan badan Layanan Administrasi Umum (GSA). GSA bisa memulai proses transisi begitu jelas siapa yang memenangi Pemilu AS. Nah, dalam kasus Trump dan Biden, GSA bisa menolak proses transisi dengan alasan ada proses hukum berjalan walaupun hanya berlandaskan klaim.
"Kami belum memutuskan bahwa ada pemenang yang jelas," ujar juru bicara GSA. Menurut seorang sumber Reuters, Administrator GSA Emily Murphy tengah menimbang-nimbang langkah apa yang perlu ia ambil.
Presiden Joe Biden mengadakan pertemuan virtual dengan anggota Dewan Penasihat penyakit virus korona (COVID-19) di Wilmington, Delaware, 9 November 2020. Biden juga memuji kemajuan Pfizer menuju vaksin COVID-19 REUTERS/Jonathan Ernst
Merespon kisruh yang berpotensi terjadi, tim transisi Joe Biden mendesak GSA untuk segera mengambil sikap, mengakui Joe Biden sebagai Presiden Amerika Terpilih. Jika tidak disetujui, tim transisi Joe Biden mengatakan mereka akan mengambil langkah hukum.
"Klaim-klaim yang dibuat oleh Presiden (Donald Trump) dan pengacaranya selalu gagal setiap harinya dan gugatan-gugatan mereka pun mental di berbagai persidangan," ujar Bob Bauer, penasehat senior dari Joe Biden.
Ada banyak kerugian yang akan dialami tim Joe Biden selain proses transisi akan terhambat. Salah satu di antaranya, ia tidak akan memiliki akses ke anggaran federal yang bisa digunakan untuk anggaran transisi dan agenda kerjanya.
Selain itu, Joe Biden juga tidak akan mendapat akses untuk menemui-menemui pejabat aktif dan menanyakan tugas apa saja yang belum terselesaikan. Padahal, salah satu hal terpenting yang dibutuhkan Joe Biden sekarang adalah akses ke Kementerian Luar Negeri. Kemenlu bisa membantunya untuk memulai komunikasi dengan negara-negara tetangga dan menyusun kerjasama. Apalagi, beberapa negara masih diam kepada Joe Biden walau ia menang Pemilu AS.
Apabila berkaca pada pengalaman di tahun 2000, ketika George W. Bush dan Al Gore mempermasalahkan proses hitung suara, maka proses transisi bisa tertunda sebulan lebih. Di masa mereka, masa transisi tertunda lima pekan.
ISTMAN MP | REUTERS
![Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]](https://statik.tempo.co/data/2018/06/29/id_715425/715425_720.jpg)
