Janji Joe Biden di Pemilu AS: Amandemen Regulasi Kepemilikan Senjata

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seseorang terlihat membawa senjata api di luar TCF Center saat pendukung Donald Trump berunjuk rasa  ketika suara terus dihitung setelah pemilihan presiden AS 2020, di Detroit, Michigan, AS, 6 November 2020. Hingga berita ini dibuat, hasil penghitungan sementara, Joe Biden masih memimpin dengan perolehan 264 suara elektoral dan Trump 214 suara. REUTERS/Shannon Stapleton

    Seseorang terlihat membawa senjata api di luar TCF Center saat pendukung Donald Trump berunjuk rasa ketika suara terus dihitung setelah pemilihan presiden AS 2020, di Detroit, Michigan, AS, 6 November 2020. Hingga berita ini dibuat, hasil penghitungan sementara, Joe Biden masih memimpin dengan perolehan 264 suara elektoral dan Trump 214 suara. REUTERS/Shannon Stapleton

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Terpilih, Joe Biden, membuat banyak janji di masa-masa kampanye Pemilu AS. Beberapa janjinya mulai dari amademen regulasi kepemilikan senjata api hingga kebijakan perbajakan yang lebih adil. Nah, karena sekarang ia sudah diserahi mandat untuk menjadi Presiden Amerika, sudah saatnya janji-janji ia dikawal.

    Perihal aturan kepemilikan senjata, Joe Biden mengatakan bahwa tiap tahunnya ada 40 ribu orang yang meninggal akibat luka tembak senjata api. Beberapa di antaranya terjadi saat penembakan massal. Menurut Joe Biden, hal itu berakar dari lengangnya aturan kepemilikan senjata api di Amerika dan kurangnya tanggung jawab dari produsen senjata.

    Berikut janji-janji Joe Biden soal kepemilikan senjata api yang ia ingin tepati jika menjadi Presiden Amerika ke-46:

    1.Meminta Pertanggungjawaban dari Produsen Senjata
    Di tahun 2005, saat masih berada di Senat, Joe Biden menolak kebijakan Perlindungan Komersil Terhadap Produsen Senjata. Menurut Joe Biden, kebijakan itu membuat produsen senjata lepas dari tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan produknya. Joe Biden berjanji akan menghapus kebijakan itu.

    2.Melarang Penjualan Senjata  Berstandar Militer ke Publik
    Joe Biden berjanji menerapkan kebijakan yang melarang kepemilikan senjata api berstandar militer oleh publik. Terutama, kata Joe Biden, senjata dengan kapasitas amunisi besar. Untuk memperkuatnya, Joe Biden menjanjikan perintah eksekutif soal melarang impor senjata api berstandar militer dari luar negeri.

    Seorang demonstran perempuan pendukung Donald Trump membawa senjata dalam protes sehari setelah Hari Pemilihan, di Portland, Oregon, AS, 4 November 2020. Sejumlah pendukung Trump terlihat membawa senjata api ke publik dalam aksi memprotes penghitungan suara pemilu. REUTERS/Goran Tomasevic

    3.Membeli Senjata Api Berstandar Militer yang Dimiliki Publik
    Joe Biden berjanji mengupayakan kebijakan di mana pemerintahannya akan membeli kembali semua senjata berstandar militer yang kadung dijual ke masyarakat. Adapun pemilik senjata api berstandar militer, nantinya, akan diberi dua pilihan. Pilihannya, antara menjual senjata ke pemerintah atau mendaftarkannya berdasarkan National Firearms Act.

    4.Membatasi Jumlah Pembelian Senjata Api
    Untuk mencegah kemungkinan seseorang membeli senjata api lebih dari satu, aturan pembelian akan dibatasi menjadi satu unit per bulan. Hal ini akan diperkuat dengan larangan penjualan senjata api, dan perlengkapannya, secara online.

    5.Pemeriksaan Latar Belakang di Setiap Pembelian Senjata
    Joe Biden, dalam kampanyenya, mengatakan bahwa 1 dari 5 senjata api yang terjual umumnya tidak melibatkan pemeriksaan latar belakang. Alhasil, senjata api kerap jatuh di tangan orang yang salah. Joe Biden berjanji membuat kebijakan seleksi kepemilikan senjata api yang ketat dan mempertimbangkan berbagai faktor latar belakang pembeli. 

    Janji-janji Kemenangan Presiden Amerika Terpilih Joe Biden

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.