Pencapaian Donald Trump Selama Empat Tahun Menjabat Presiden

Presiden Donald Trup menandatangani surat perintah eksekutif untuk mereformasi kepolisian dengan disaksikan oleh para pemimpin penegak hukum di Kebun Mawar di Gedung Putih di Washington, AS, 16 Juni 2020. Trump mengaku ingin reformasi yang tidak membahayakan otoritas dan kinerja polisi. Dia menilai persentase polisi yang memiliki kinerja buruk cukup rendah. REUTERS/Leah Millis

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kebijakan kontroversial dibuat oleh Donald Trump selama empat tahun masa kepresidenannya.

Selama kampanye pemilu AS 2016, Donald Trump menggemakan kampanye "America First" dan "Make America Great Again", yang berfokus pada kebijakan ekonomi progresif dan anti-imigrasi.

Meskipun Trump mungkin presiden paling kontroversial dan memecah belah dalam sejarah AS modern, Trump memiliki peringkat persetujuan yang sangat stabil karena para pendukungnya yang setia.

Lalu apa saja pencapaian Donald Trump selama empat tahun terakhir?

Mereformasi peradilan federal

Dampak kebijakan Trump yang paling bertahan lama adalah pembentukan kembali peradilan federal.

Sejauh ini, Trump telah melantik tiga hakim Mahkamah Agung dan 220 hakim secara keseluruhan di bangku federal, yang semuanya untuk pengangkatan seumur hidup. Amy Coney Barrett menjadi hakim agung ketiga Trump pada 26 Oktober 2020, hampir seminggu sebelum Hari Pemilihan, dikutip dari Business Insider, 3 November 2020.

Pada Desember, nominasi Trump mencapai sekitar 25% dari semua hakim pengadilan wilayah AS, menurut analisis oleh The Washington Post.

Dia menunjuk 53 hakim di 13 pengadilan wilayah AS. Sebagai perbandingan, mantan Presiden Barack Obama menunjuk 55 hakim wilayah dalam dua masa jabatannya di Gedung Putih.

Dikutip dari CBC, Trump mengkonfirmasi tiga hakim Mahkamah Agung dalam masa jabatan empat tahunnya. Presiden Obama, George W. Bush dan Bill Clinton masing-masing hanya memiliki dua kesempatan untuk mengukuhkan hakim dalam delapan tahun masa kepresidenan mereka.

Keberhasilan Trump di bidang ini sebagian situasional, termasuk kematian Hakim liberal Ruth Bader Ginsberg pada 18 September 2020.

Sebelum pengangkatannya ke Mahkamah Agung AS, Barrett adalah hakim federal ke-220 yang dikonfirmasi di bawah kepresidenan Trump dan Senat yang dipimpin McConnell.

Pengadilan mendapatkan keputusan akhir dalam politik AS, menetapkan preseden yang dapat membentuk negara itu selama bertahun-tahun yang akan datang.

Bahkan jika Trump tidak terpilih kembali pada tahun 2020, kepresidenannya akan terus berdampak pada arah AS karena banyaknya hakim federal konservatif yang dia lantik.

Pemotongan pajak

Tiga tahun masa kepresidenannya, pencapaian legislatif Trump adalah undang-undang pajak Republik, yang membuat perubahan besar pada Undang-undang Pemotongan Pajak dan Ketenagakerajaan.

Pada kampanye di Bullhead, Arizona, 28 Oktober, Trump mengatakan, "Memilih saya adalah suara untuk pemotongan pajak kelas menengah besar-besaran, pemotongan peraturan, perdagangan yang adil."

Rekam jejak kepemimpinan Trump membuktikan klaim tersebut. Pada 2017, pemerintahan Trump merombak regulasi pajak AS, menurunkan tarif untuk individu dan perusahaan. Tetapi apakah kelas menengah benar-benar mendapat manfaat dari pemotongan itu?

Gedung Putih mengatakan sebuah keluarga beranggotakan empat orang yang berpenghasilan US$ 73.000 (Rp 1 miliar) per tahun menerima keringanan pajak sebesar US$ 2.000 (Rp 29 juta) pada tahun 2018. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dihemat oleh perusahaan, diperkirakan US$ 1,5 triliun (Rp 21.833 triliun) selama 10 tahun, menurut Komite Bersama Perpajakan, yang melaporkan kepada Senat dan komite keuangan dan anggaran DPR, dikutip dari CBC.

Undang-undang tersebut merupakan perombakan terbesar terhadap aturan pajak negara dalam tiga dekade, dan presiden menyebutnya sebagai "bahan bakar roket" bagi perekonomian Amerika, Business Insider melaporkan.

Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan undang-undang tersebut akan membuat produk domestik bruto negara menjadi 3% (atau lebih, seperti yang dikatakan Trump 6%).

Lembaga data dan survei, YouGove, mengatakan 84% pendukung Trump mengatakan pencapaian terbesar pemerintahan Trump adalah penurunan pajak.

Namun, beberapa kritikus mencatat bahwa pemotongan pajak yang ditandatangani Presiden Trump menjadi undang-undang jauh lebih kecil daripada yang dijanjikannya selama kampanye, New York Times melaporkan.

Menurut Tax Policy Center, yang dijalankan oleh Brookings Institution, memperkirakan bahwa itu hanya seperempat dari ukuran rencana yang dikampanyekan Trump empat tahun lalu.






Nikki Haley Maju Pemilihan Presiden AS, Berdarah India dan Capres Wanita Pertama Partai Republik

1 hari lalu

Nikki Haley Maju Pemilihan Presiden AS, Berdarah India dan Capres Wanita Pertama Partai Republik

Mantan Gubernur Carolina Selatan, Nikki Haley maju pemilihan presiden dari Partai Republik, melawan mantan bosnya Donald Trump.


Diizinkan Kembali ke Facebook dan Instagram, Apa Kata Donald Trump?

8 hari lalu

Diizinkan Kembali ke Facebook dan Instagram, Apa Kata Donald Trump?

Meta menyatakan akan memulihkan akun Donald Trump dalam beberapa pekan ke depan. Akan blokir lagi jika ....


Meta Pulihkan Akun Facebook dan Instagram Donald Trump

8 hari lalu

Meta Pulihkan Akun Facebook dan Instagram Donald Trump

Belum jelas apakah Donald Trump akan memanfaatkan kembali dua platform besar itu.


Skandal Dokumen Rahasia, Biden di Kursi Panas?

10 hari lalu

Skandal Dokumen Rahasia, Biden di Kursi Panas?

Temuan ini bertepatan dengan momen dimana Biden bersiap untuk menyatakan apakah dia akan mencalonkan diri untuk periode kedua pada 2024.


Dicap Organisasi Kriminal Transnasional, Bos Grup Wagner Bertanya ke AS: Apa Salah Kami?

11 hari lalu

Dicap Organisasi Kriminal Transnasional, Bos Grup Wagner Bertanya ke AS: Apa Salah Kami?

Bos tentara bayaran Rusia, Grup Wagner, mengirim surat ke AS menanyakan apa kejahatannya sehingga dicap sebagai Organisasi Kriminal Transnasional


Tuntut Hillary Clinton Tanpa Bukti, Trump dan Pengacaranya Didenda Rp14 M

13 hari lalu

Tuntut Hillary Clinton Tanpa Bukti, Trump dan Pengacaranya Didenda Rp14 M

Donald Trump dan pengacaranya dihukum denda Rp14 miliar karena tanpa bukti menuntut Hillary Clinton


Partai Republik Minta Daftar Orang yang Pernah ke Rumah Joe Biden

18 hari lalu

Partai Republik Minta Daftar Orang yang Pernah ke Rumah Joe Biden

Buntut dari temuan sejumlah dokumen negara di rumah Joe Biden, politikus Partai Republik meminta data siapa saja yang pernah ke rumah itu.


Hakim Menolak Permintaan Trump Agar Tuduhan Perkosaan pada Jean Carroll Dibatalkan

20 hari lalu

Hakim Menolak Permintaan Trump Agar Tuduhan Perkosaan pada Jean Carroll Dibatalkan

Carroll menuding Trump telah melakukan pencemaran nama baik dan penyerangan, setelah Trump menyangkal telah melakukan perkosaan padanya


Perusahaan Real Estate Donald Trump Dihukum Bayar Penalti Rp 24 M

20 hari lalu

Perusahaan Real Estate Donald Trump Dihukum Bayar Penalti Rp 24 M

Perusahaan real estate milik Donald Trump dijatuhkan hukuman karena terlibat dalam skema menipu otoritas pajak selama 15 tahun.


Jaksa Agung AS Selidiki Skandal Dokumen Rahasia Biden

21 hari lalu

Jaksa Agung AS Selidiki Skandal Dokumen Rahasia Biden

Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland mengumumkan penunjukan jaksa khusus untuk menyelidiki cara Presiden Joe Biden menangani dokumen rahasia