TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan bersepakat untuk menurunkan konflik militer di wilayah Nagorno-Karabakh.
Konflik yang berlangsung sejak 27 September ini telah menewaskan ratusan orang dari kedua negara.
Nagorno-Karabakh merupakan wilayah di dalam Azerbaijan, yang berpenduduk mayoritas etnis Armenia dan berusaha memisahkan diri sejak 1990.
Kedua menlu, yang bertemu di Jenewa pada Sabtu, bersepakat kedua negara melakukan pertukaran jasad korban di medan pertempuran, dan menyediakan daftar tahanan perang dalam sepekan untuk melakukan pertukaran
“Kedua menlu yang bertemu di Jenewa bersepakat kedua pihak tidak menarget populasi warga sipil,” begitu dilansir Reuters pada Sabtu, 31 Oktober 2020.
Armenia dan Azerbaijan telah menyepakati tiga gencatan senjata yang fasilitasi Rusia dan Amerika Serikat. Namun, ketiga gencatan senjata ini kembali dilanggar kedua belah pihak, yang saling tuding sebagai pelaku pelanggaran.
Pemerintah Azerbaijan dan Armenia bersepakat untuk membangun jalur komunikasi terkait isu mekanisme verifikasi gencatan senjata. Proses mediasi ini diikuti oleh utusan dari Prancis, Rusia, dan Amerika. Mereka mewakili OSCE Minsk Group.
Negara-negara anggota OSCE Minsk Group merasa khawatir konflik di Nagorno-Karabakh akan meluas apabila tidak segera dihentikan. Harapan mereka, jangan sampai Turki, yang merupakan sekutu Azerbaijan, ataupun Rusia, yang merupakan sekutu Armenia, sampai ikut berperang di wilayah Kaukasus Selatan itu.
Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, mengklaim pasukannya sudah menduduki sembilan pemukiman di Nagorno-Karabakh. Semuanya berada di bagian selatan berdekatan dengan Iran. Mereka menolak skema apapun selain Armenia keluar dari Nagorno-Karabakh.
Sumber
