TEMPO.CO, Jakarta - Jepang kemungkinan besar bakal melarang impor drone dan komponennya dari Cina untuk melindungi informasi sensitif milik pemerintah.
Enam orang yang mengetahui soal ini mengatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan upaya menjaga keamanan nasional.
“Keprihatinan utama soal ini terkait pada teknologi informasi, rantai pasokan, keamanan siber, dan hak kekayaan intelektual,” begitu dilansir Reuters pada Jumat, 30 Oktober 2020.
Namun, pemerintah Jepang perlu menyeimbangkan ketergantungan mendalam terhadap pasokan barang dari Cina dan upaya Beijing meningkatkan ekspor drone komersil dan kamera keamanan.
Pemerintah Jepang juga mempertimbangkan hubungan renggang antara Cina dan Amerika Serikat, yang merupakan sekutu dekat Tokyo, terkait sengketa hak kekayaan intelektual dalam penggunaan berbagai teknologi.
“Cina merupakan pasar yang besar dan penting bagi Jepang,” kata salah satu pejabat seperti dilansir Reuters pada Jumat, 30 Oktober 2020. Namun, pejabat ini juga mengatakan,“Ada sejumlah kekhawatiran bahwa teknologi canggih dan informasi penting bocor ke Cina dan digunakan untuk kepentingan militer.”
Kementerian Pertahanan Jepang menggunakan beberapa ratus drone termasuk buatan Cina. Pasukan penjaga pantai juga menggunakan 30 drone, yang mayoritas buatan Cina. Mereka mengatakan tidak menggunakan drone itu untuk kepentingan keamanan. Sejumlah lembaga di pemerintahan Jepang juga memakai drone buatan Cina.
Kebijakan baru Jepang menerapkan syarat drone yang digunakan untuk kepetingan sensitif seperti investigasi kriminal, pekerjaan infrastruktur dan layanan darurat harus diperiksa secara detil agar tidak terjadi kebocoran data.
Aturan ketat ini bakal mulai berlaku pada April 2021. Meski tidak menyebut negara yang dimaksud, sejumlah pejabat Jepang mengatakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan Cina.
Sumber
https://www.reuters.com/article/us-japan-china-technology/wary-of-security-issues-japans-government-moves-to-shut-china-out-of-its-drone-supply-chain-idUSKBN27F01L
