TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, mendukung Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Hal tersebut menyusul adanya sejumlah upaya paksa dari Cina untuk mengklaim perairan yang mereka sebut Nine Dash Line tersebut.
"Sebagai negara yang mematuhi hukum, kami menolak klaim yang dilakukan Cina mengenai Laut Cina Selatan," ujar Mike Pompeo dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Indonesia, 29 Oktober 2020.
Sebagaimana diketahui, sepanjang 2020, Cina semakin agresif dalam memperkuat pengaruhnya di Laut Cina Selatan. Selain mempersenjatai dua pulau buatannya di Spratley dan Paracel dengan perlengkapan militer, Cina juga rutin menggelar latihan atau berpatroli di Laut Cina Selatan untuk mengintimidasi negara-negara di Asia Tenggara.
Salah satu insiden di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina adalah insiden West Capella. Dalam insiden tersebut, kapal Cina mengganggu pengeboran lepas laut yang dilakukan Malaysia. Selain itu, Cina juga sempat menenggelamkan kapal Vietnam di Paracel pada April lalu.
Di Indonesia, Cina sempat mengklaim Laut Natuna Utara sebagai milik mereka karena masuk Laut Cina Selatan. Untuk menunjukkan klaimnya, kapal-kapal Cina menerobos Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna yang belakangan dihalangi kapal-kapal Indonesia.
Mike Pompeo melanjutkan, sejauh ini Indonesia sudah tepat mengandalkan UNCLOS untuk mempertahankan kedaulatan perairan mereka. Namun, ia menyatakan bahwa Amerika menanti kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan.
Kementerian Pertahanan Amerika, dalam wawancara khusus dengan Tempo Juni lalu, berjanji akan membantu Indonesia untuk menghalau upaya klaim dari Cina. Hal itu mulai dari membangun kapasitas militer Indonesia, transfer teknologi militer, presence operation, hingga pertukaran informasi soal situasi di Laut Cina Selatan.
"Kami menyambut baik contoh yang diberikan Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya, terutama di Laut Natuna Utara," ujar Mike Pompeo.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa Laut Cina Selatan harus dipertahankan sebagai wilayah yang stabil dan damai. UNCLOS, kata ia, harus menjadi acuan. "Hukum internasional, UNCLOS 1982, harus dihormati dan diimplementasikan. Setiap tindakan harus sesuai dengan prinsip yang diakui secara global," ujar Retno.
ISTMAN MP
