TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah raja di Malaysia bertemu untuk mempertimbangkan proposal penetapan status darurat yang diminta Perdana Meteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.
Raja AL-Sultan Abdullah bertemu dengan para sultan anggota Dewan Raja atau Council of Rullers, yang berjumlah sembilan sultan, pada sekitar pukul empat sore waktu setempat, Ahad, 25 Oktober 2020.
“Muhyiddin meminta raja menerapkan status darurat, yang termasuk bakal menghentikan kegiatan parlemen sementara waktu,” kata seorang sumber seperti dilansir Reuters pada Ahad, 25 Oktober 2020.
Kritik dari kalangan oposisi seperti Anwar Ibrahim menilai permintaan Muhyiddini ini adalah upaya untuk tetap berkuasa di tengah tantangan pergantian pemerintahan dari kelompok oposisi.
Muhyiddin hanya memiliki posisi mayoritas dua kursi di Dewan Rakyat. Dia mendapat tantangan dari Anwar Ibrahim, yang mengatakan mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan.
Permintaan PM Muhyiddin itu juga terjadi di tengah lonjakan baru kasus Covid-19, yang menimbulkan krisis ekonomi. Sejumlah pihak mempertanyakan kemampuannya mendapatkan dukungan mayoritas parlemen untuk pengesahan anggaran 2021.
“Status darurat bisa menimbulkan stabilitas sementara dalam jangka pendek (di Malaysia),” begitu pernyataan dari Affin Hwang Capital Asset Management. “Namun, jika ini tidak terkontrol maka akan berbahaya bagi proses demokrasi dan pengelolaan pemerintahan.”
Sumber
