PM Muhyiddin Yassin Dikabarkan Meminta Status Darurat ke Raja Malaysia

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah meminta warga Malaysia untuk mematuhi Perintah Kontrol Gerakan (lockdown) pemerintah mulai Rabu, 18 Maret 2020.[Bernama/Astroawani]

    Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah meminta warga Malaysia untuk mematuhi Perintah Kontrol Gerakan (lockdown) pemerintah mulai Rabu, 18 Maret 2020.[Bernama/Astroawani]

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri, Malaysia, Muhyiddin Yassin, bertemu dengan raja untuk meminta penetapan status darurat pada Jumat, 23 Oktober 2020.

    Pimpinan oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, menuding tindakan Muhyiddin itu sebagai upaya untuk tetap berkuasa.

    “Permintaan penerapan status darurat bakal membutuhkan pengawasan dari parlemen, yang bakal kembali bersidang pada November,” begitu dilansir Reuters pada Jumat, 23 Oktober 2020.

    Dua orang sumber yang mengetahui ini tidak menjelaskan alasan permintaan penerapan status darurat itu. Mereka juga tidak menjelaskan seberapa luas status darurat itu akan berlaku di Malaysia.

    Muhyiddin berkuasa pada Maret dengan keunggulan dua kursi di parlemen. Dia menggantikan Mahathir Mohamad.

    Namun, Anwar Ibrahim menyatakan mendapat dukungan mayoritas kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan sejak bulan lalu.

    Pemerintah Malaysia bakal mengajukan anggaran 2021 pada 6 November 2020. Muncul pertanyaan apakah pemerintah bakal mendapatkan dukungan mayoritas anggota Dewan Rakyat atau parlemen untuk pengesahan anggaran ini.

    Saat ditanya soal langkah PM Malaysia, Muhyiddin, meminta penerapan status darurat, Anwar Ibrahim mengatakan,”Pemerintah saat ini tidak memiliki legitimasi dan sudah tahu bakal gagal mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Pemerintah menggunakan krisis Covid-19 sebagai alasan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan.”

    Sumber

    https://www.reuters.com/article/us-malaysia-politics/malaysian-pm-seeks-kings-nod-to-declare-state-of-emergency-sources-say-idUSKBN2781CV?il=0


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.