Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Misi di Balik Kunjungan Mike Pompeo ke Jakarta

image-gnews
Mike Pompeo . REUTERS/Tom Brenne
Mike Pompeo . REUTERS/Tom Brenne
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengkonfirmasi kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Jakarta. Retno mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat yang baru untuk Indonesia, Sung Kim, guna membicarakan perihal kunjungan ini, yang akan dilakukan pekan depan. 

“Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Pompeo) nanti akan bertemu dengan Gerakan Pemuda Anshor (organisasi nirlaba),” kata Retno, dalam sebuah jumpa pers Kamis, 22 Oktober 2020. 

Menurut Retno, Amerika Serikat adalah mitra penting dan Indonesia ingin membangun kemitraan yang saling menghargai dan kokoh dengan Amerika Serikat. Hal ini sebelumnya sudah terlihat dari sikap saling kunjung pejabat antar kedua negara, termasuk dalam kondisi pandemi. 

Sebelumnya pada 15 – 19 Oktober 2020, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. 

“Saya yakin pembicaraan saya dengan Pompeo akan berjalan baik dan memperkokoh hubungan Indonesia – Amerika Serikat,” kata Retno. 

Menlu Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual pada Kamis, 17 September 2020. Kemenlu

Selain Indonesia, Pompeo juga dalam lawatannya 25 – 30 Oktober 2020, akan melakukan kunjungan kerja ke India, Sri Lanka dan Maldives. Dalam situs state.gov dijelaskan kunjungan Pompeo ke Indonesia untuk menegaskan visi kedua negara tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. 

Sementara itu, Suzie Sudarma, dosen studi Amerika dari Universitas Indonesia, mengatakan kunjungan Pompeo ke Indonesia bisa jadi membawa misi untuk memperlihatkan ke publik kalau Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih anti-Cina. Sebelumnya, ASEAN dan negara-negara lain telah diminta agar tidak bergantung ke Cina. 

“Trump masih teguh anti-Cina. Cina dianggap sebagai penyebab kemiskinan di Amerika Serikat. Trump membutuhkan dorongan,” kata Suzie kepada Tempo. 

Menurut Suzie, kunjungan kerja Pompeo ini juga lebih karena momen pemilu. Rencananya pemilu Presiden Amerika Serikat akan dilakukan pada 3 November 2020 mendatang. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Tidak ada yang krusial (kunjungan Pompeo). Tujuannya untuk memberi kesan konsisten anti-Cina. Pompeo  memanfaatkan momen yang terbatas ini,” kata Suzie.    

Hampir sama dengan Suzie, Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, menilai kemungkinan besar (kunjungan Pompeo) ini terkait kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Indonesia yang dianggap terlalu dekat dengan Cina. 

Menurut Hikmahanto, (kunjungan Pompeo) itu menjadi pertanyaan di masa pandemi Covid-19 ini dan mendekatnya pelaksanaan Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Mengapa para pejabat Amerika Serikat intens berhubungan dengan para mitranya di Indonesia. 

Belakangan ini Cina sangat agresif di Laut China Selatan, bahkan dengan kekuatan ekonominya dan penemuan vaksin telah mengembangkan pengaruh di negara-negara kawasan. 

Agresivitas ekonomi Cina bahkan menurut buku putih Departemen Pertahanan Amerika Serikat memungkinkan Cina meminta sejumlah negara untuk membangun pangkalan militer, termasuk Indonesia. 

“Amerika Serikat tentunya berharap Indonesia berada di belakangnya. Permintaan Amerika Serikat untuk mendaratkan pesawat tempur mata- mata dapat diartikan demikian,” kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis. 

Pada bagian lain, Gracia Hilman, CEO dari G.M. Hillman & Associates, Inc dan Direktur Smartmatic di Amerika Serikat, mengatakan dalam pemilu Amerika Serikat ini semua pihak ingin memenangkannya. Bagi masyarakat Amerika Serikat, pemilu ini pun sangat penting dan mereka bisa memberikan hak suara mereka. 

“Ini tanggung jawab seluruh masyarakat Amerika Serikat. Banyak emosi yang bakal terlibat dalam pemilu nanti,” kata Hilman, Kamis malam, 22 Oktober 2020. 

Dia menegaskan nasib pemerintahan Trump ada di tangan masyarakat Amerika Serikat, yang punya hak memberikan suara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

3 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

2 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?


Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

3 hari lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih beraktivitas seperti biasa di kantornya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Tuntutan Pilpres 2024 Diulang Tanpa Dirinya, Apa Tanggapan Gibran?

Gibran mempersilakan bagi yang ingin memproses masalah Pemilu sesuai jalurnya.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

7 hari lalu

Logo PPP
Pertama Kali Tak Lolos ke Parlemen, Berikut Perolehan Suara PPP dalam 5 Pemilu Terakhir

Suara tertinggi PPP terjadi pada Pemilu 2004, yakni yakni sebesar 10,55 persen.


Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

7 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kilas Balik Sengketa Pemilu 2019: MK Kabulkan 12 dari 260 Perkara PHPU Pileg

PPP dan Perindo menyatakan akan mengajukan gugatan ke MK atas hasil Pemilu 2024.


Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

8 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Apa Penyebab PPP Tidak Lolos ke Senayan Menurut Pengamat Politik?

Pengamat Politik menyebut gagalnya PPP lolos ke Senayan antara lain adanya konflik internal.