Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Larang Pendemo Reformasi Thailand Swafoto saat Unjuk Rasa

image-gnews
Pengunjuk rasa pro-demokrasi menyalakan lampu ponsel mereka selama protes anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand, 18 Oktober 2020. REUTERS/ Jorge Silva
Pengunjuk rasa pro-demokrasi menyalakan lampu ponsel mereka selama protes anti-pemerintah, di Bangkok, Thailand, 18 Oktober 2020. REUTERS/ Jorge Silva
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Thailand mengancam akan menahan dan memberi denda orang yang mengambil swafoto atau selfie saat demonstrasi menuntut reformasi Thailand.

Pemerintah Thailand telah mengumumkan rencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menggunakan akun media sosial untuk mempublikasikan protes anti-pemerintah, termasuk mengunggah selfie di Facebook dari aksi unjuk rasa, untuk meredam penyebaran seruan demonstrasi.

Coconuts Bangkot, 19 Oktober 2020, melaporkan pelanggar bisa dikenakan denda 40.000 baht (Rp 18,7 juta) dan penjara dua tahun.

Aturan ini adalah bagian dari dekrit status darurat yang diberlakukan di Bangkok, menurut Chiang Rai Times.

Pemerintah Thailand tampaknya mulai mengambil tindakan setelah betapa berperannya media sosial pada aksi demonstrasi.

Gerakan protes pro demokrasi sendiri dimulai di internet. Contoh yang menonjol adalah grup Facebook "Royalist Marketplace", yang dimulai pada April 2020 oleh ilmuwan politik Thailand Pavin Chachavalpongpun. Pavin tinggal di pengasingan politik dari Thailand di Jepang.

Pavin menciptakan gaya komunikasi politik yang unik di mana meme, TikTok, dan video YouTube digabungkan dengan debat politik yang serius, seperti yang ditulis oleh ilmuwan politik Wolfram Schaffar dalam wawancara ekstensif dengan Pavin untuk surat kabar Blickwechsel dari Asienhaus Foundation.

Dalam wawancaranya dengan Blickwechsel, Pavin mengemukakan bahwa kaum royalis tidak memahami media sosial. "Dengan kata lain: Pemerintah kalah dalam permainan sekarang karena mereka tidak mengikuti teknologi baru," katanya.

Platform media sosial sendiri kini juga menjadi bagian dari perdebatan. Facebook baru-baru ini tunduk pada perintah dari pemerintah Thailand pada bulan Agustus, di maan Facebook memblokir grup Facebook "Royalist Marketplace". Setelah protes internasional, Facebook mengumumkan akan mengambil tindakan hukum terhadap pemerintah Thailand.

Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi yang mengenakan baju biksu menunjukkan penghormatan tiga jari selama protes anti-pemerintah, Thailand, Ahad, 18 Oktober 2020. Mereka menuntut agar Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dicopot dan reformasi monarki. REUTERS/Soe Zeya Tun

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demonstran reformasi Thailand kembali menentang dekrit status darurat yang melarang pertemuan publik lebih dari lima orang dan turun ke jalan secara massal untuk hari kelima berturut-turut pada Ahad, dengan sekitar 10.000 orang mengelilingi Monumen Kemenangan Bangkok di jantung ibu kota dan memblokir lalu lintas di sekitar salah satu pusat bisnis utama kota, CNN melaporkan.

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada Senin mengatakan dirinya mendukung gagasan parlemen mengadakan sesi darurat untuk menemukan jalan keluar dari krisis politik saat ini, tetapi mengatakan pemerintah harus melindungi monarki.

"Yang harus dilakukan pemerintah adalah melindungi monarki. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua warga negara Thailand. Saya akan menyerukan protes damai, pemerintah telah melonggar. Kami menghindari penggunaan kekerasan sebanyak yang kami bisa," kata Prayut.

Para pemimpin protes terkemuka telah ditangkap dengan tuduhan seperti penghasutan, yang bisa menyebabkan tujuh tahun penjara. Pada Jumat, dua aktivis ditangkap dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap Ratu, setelah iring-iringan mobilnya dihalangi oleh massa anti-pemerintah. Dua aktivis itu menghadapi kemungkinan hukuman seumur hidup.

Namun ancaman penjara, penangkapan para pemimpin protes, dan dekrit darurat tidak menghalangi gerakan protes, yang menuntut reformasi monarki Thailand dan membuat Raja Thailand bertanggung jawab terhadap konstitusi.

Sumber:

https://coconuts.co/bangkok/news/jail-time-for-selfies-thai-police-pile-on-impotent-threats/

https://www.chiangraitimes.com/thailand-national-news/news-asia-thailand/posting-a-protest-selfie-on-facebook-in-thailand-could-land-you-in-jail/

https://edition.cnn.com/2020/10/19/asia/thailand-weekend-protests-monarchy-intl-hnk/index.html

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

1 jam lalu

Ilustrasi Kasino. AFP
Thailand Berencana Legalisasi Kasino untuk Tingkatkan Pemasukan dan Lapangan Kerja

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan jika disahkan oleh parlemen, undang-undang kasino akan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja


Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

1 hari lalu

Komunitas LGBT Thailand berpartisipasi dalam Parade Hari Kebebasan Gay di Bangkok, Thailand, 29 November 2018. REUTERS/Soe Zeya Tun
Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

Parlemen Thailand dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis


8 Rekomendasi Destinasi dan Akomodasi untuk Festival Songkran di Thailand

5 hari lalu

Suasana perayaan festival air Songkran di provinsi Ayutthaya, utara Bangkok, Thailand, 13 April 2018. AP Photo/Sakchai Lalit
8 Rekomendasi Destinasi dan Akomodasi untuk Festival Songkran di Thailand

Festival Songkran di Thailand tahun ini diperkirakan lebih meriah setelah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO


Festival Songkran di Iconsiam Memadukan Budaya Thailand dan Hiburan Kontemporer

5 hari lalu

Festival Songkran. (dok. Iconsiam)
Festival Songkran di Iconsiam Memadukan Budaya Thailand dan Hiburan Kontemporer

Iconsiam menggelar Festival Songkran selama 12 hari mulai 10 hingga 21 April 2024. Apa saja acara yang akan digelar?


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

8 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

8 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

8 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


Tuai Kritik, PM Thailand Hentikan Perjalanan ke Luar Negeri Selama Dua Bulan

8 hari lalu

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berbicara kepada media saat ia tiba untuk menyampaikan pernyataan kebijakan Dewan Menteri kepada parlemen di Bangkok, Thailand, 11 September 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Tuai Kritik, PM Thailand Hentikan Perjalanan ke Luar Negeri Selama Dua Bulan

PM Srettha Thavisin telah menghabiskan sekitar sepertiga dari enam bulan masa jabatannya di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Thailand.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

8 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

9 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.