![Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha memberi gestur salam setelah memimpin Thailand Corporate Excellence Award untuk Manajemen Keuangan di Kantor Pemerintah di Bangkok, Thailand, 9 September 2015. [REUTERS / Chaiwat Subprasom]](https://statik.tempo.co/data/2020/07/15/id_952900/952900_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha, meminta parlemen untuk menggelar sidang istimewa untuk membahas situasi negara, yang dilanda aksi demonstrasi besar-besaran selama tiga bulan terakhir.
Para pengunjuk rasa berencana menggelar aksi unjuk rasa lanjutan untuk menuntut pengunduran diri PM Prayuth, yang merupakan bekas pemimpin junta militer.
Puluhan ribu pengunjuk rasa berdemonstrasi pada Ahad pekan lalu menentang pelarangan demonstrasi oleh pemerintah sejak Kamis pekan lalu. Ini terkait larangan pemerintah kepada warga agar tidak berkumpul lebih dari lima orang.
“Kami mendukung digelarnya sidang istimewa untuk menyelesaikan konflik ini,” kata Prayuth seperti dilansir Reuters pada Senin, 19 Oktober 2020.
Prayuth mengatakan demonstran agar tidak melanggar hukum.
“Saya harap demonstran berunjuk rasa secara damai. Pemerintah telah berkompromi,” kata Prayuth., yang pernah memimpin kudeta militer pada pertengahan 2014.
Demonstrasi yang dimotori mahasiswa dan pemuda ini juga mendesak penulisan ulang konstitusi, yang dirancang militer untuk memuluskan kemenangan Prayuth pada pemilu 2019. Sejumlah tokoh oposisi menuding pemilu itu penuh kecurangan.
Pada saat yang sama, para demonstran menuntut reformasi kerajaan agar tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan jalannya negara.
Demonstran meminta penghapusan undang-undang anti penghinaan keluarga kerajaan, yang membentengi Raja Maha Vajiralongkorn dari kritik, transparansi keuangan dan aset. Mereka meminta kerajaan untuk tidak berpolitik.
Soal tuntutan reformasi kerajaan, Prayuth Chan-o-cha mengatakan pemerintah akan melindunginya. “Ini tugas semua rakyat Thailand,” kata Prayuth.
Sumber
