Anwar Ibrahim Enggan Beri Daftar Politikus Pendukungnya ke Polisi Malaysia

Reporter

Editor

Budi Riza

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim melambai setelah konferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia 23 September 2020. [REUTERS / Lim Huey Teng]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan polisi tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan daftar anggota parlemen yang mendukungnya untuk menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet.

Anwar mengatakan ini seusai diperiksa di markas besar polisi di Bukit Aman, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Anwar juga mengklarifikasi bahwa dia telah menyerahkan surat dukungan dari sejumlah pimpinan partai yang mendukungnya kepada raja Malaysia pada pertemuan awal pekan ini.

Dia mengatakan tidak menyerahkan nama para anggota parlemen atau Dewan Rakyat yang mendukungnya.

“Enam kasus terhadap saya pada dasarnya adalah meminta nama orang-orang yang mendukung saya agar diungkap," kata Anwar kepada media seusai diperiksa polisi seperti dilansir Channel News Asia pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Anwar melanjutkan,”Saya katakan kepada mereka (polisi) bahwa saya telah menyerahkan surat verifikasi dari presiden tiap partai kepada raja. Saya katakan ini adalah tugas saya untuk menyerahkan (surat-surat) itu kepada raja. Dan bukan tugas polisi dan kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi untuk mendapatkan nama-nama itu.”

Menurut Anwar, isi dari surat-surat itu adalah antara dirinya dan raja.

“Saya di sini bukan untuk bekerja sama dengan penguasa politik untuk memberikan nama-nama mereka karena itu bukan urusan mereka. Ini antara saya dan Yang Mulia Raja,” kata dia.

Menurut dia, pemanggilan polisi ini adalah bentuk pelecehan politik.

Pengacara Anwar, Ramkarpal Singh, mengatakan pemeriksaan kliennya menggunakan Hukum Pidana seksi 505B dan seksi 233 dari UU Komunikasi dan Multimedia.

Aturan itu menyatakan jika seseorang terbukti bersalah berdasarkan seksi 505B, maka bisa terkena hukuman penjara hingga dua tahun atau denda.

Sedangkan pelanggaran Seksi 233 bisa mengakibatkan terkena denda 50 ribu ringgit Malaysia atau sekitar Rp177 juta atau penjara tidak lebih dari satu tahun. Juga ada tambahan denda seribu ringgit Malaysia.

Pemeriksaan polisi ini terkait pernyataan Anwar Ibrahim pada akhir September bahwa dia telah mendapatkan dukungan dari lebih 120 dari total 222 anggota Dewan Rakyat. Ini artinya pemerintahan PM Muhyiddin Yassin, yang didukung koalisi Perikatan Nasional, telah jatuh.

Sumber

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-anwar-police-questioning-list-member-parliament-13292102






Dr. Jason Leong Membedah Cara Bersepeda Om-Om di Malaysia

1 hari lalu

Dr. Jason Leong Membedah Cara Bersepeda Om-Om di Malaysia

Materi paling lucu dari dr. Jason Leong malam itu adalah pembahasan tentang om-om yang hobi bersepeda.


Top 3 Dunia: Wanita Indonesia Dituduh Rampok Restoran di Malaysia

1 hari lalu

Top 3 Dunia: Wanita Indonesia Dituduh Rampok Restoran di Malaysia

Berita Top 3 Dunia pada Senin 3 Oktober 2022 diawali oleh kabar seorang wanita Indonesia diyakini terlibat dalam perampokan di Malaysia


Wanita Indonesia Dituduh Ikut Merampok Restoran di Malaysia

2 hari lalu

Wanita Indonesia Dituduh Ikut Merampok Restoran di Malaysia

Polisi menangkap seorang wanita Indonesia yang dituduh ikut dalam perampokan restoran di Malaysia.


Perdana Menteri Krisjanis Karins Menangkan Pemilu Latvia

3 hari lalu

Perdana Menteri Krisjanis Karins Menangkan Pemilu Latvia

Perdana Menteri Krisjanis Karins kembali mempertahankan posisinya sebagai orang nomor satu di Latvia.


Ada 1,3 juta Tenaga Kerja Asing, Malaysia: Sudah Cukup

3 hari lalu

Ada 1,3 juta Tenaga Kerja Asing, Malaysia: Sudah Cukup

Kementerian Sumber Manusia (KSM) Malaysia menyebut ada 1,3 juta tenaga kerja asing saat ini ada di Malaysia


Sultan Sulu Minta Belanda Sita Aset, Malaysia: Petronas Bukan Milik Negara

3 hari lalu

Sultan Sulu Minta Belanda Sita Aset, Malaysia: Petronas Bukan Milik Negara

Pemerintah Malaysia menyatakan aset Petronas bukan milik pemerinta. Ahli waris Sultan Sulu meminta aset pemerintah Malaysia termasuk Petronas disita.


PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

3 hari lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


UMNO Galang Mandat Lebih Besar, Pemilu Malaysia Digelar Tahun Ini

4 hari lalu

UMNO Galang Mandat Lebih Besar, Pemilu Malaysia Digelar Tahun Ini

UMNO, yang merupakan komponen terbesar dari koalisi berkuasa di Malaysia, setuju untuk mengadakan pemilihan umum tahun ini.


Top 3 Dunia: Pengakuan Putin, Sultan Sulu Versus Malaysia, dan Krisis Energi Jerman

4 hari lalu

Top 3 Dunia: Pengakuan Putin, Sultan Sulu Versus Malaysia, dan Krisis Energi Jerman

Berita Top 3 Dunia soal Putin akui kesalahan perekrutan wamil, Sultan Sulu gugat Malaysia, dan Jerman anggarkan Rp2,9 kuadriliun untuk krisis energi


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu