TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatannya walaupun ada desakan dari masyarakat. Ia malah mengancam akan menindak keras apabila situasi di Thailand makin tak terkendali.
"Saya tidak mundur. Pemerintahan harus menggunakan dekrit darurat karena situasi sudah semakin ganas. Akan dipakai sebulan atau kurang tergantung apakah situasi mereda atau tidak," ujar Prayuth Chan-ocha, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Jumat, 16 Oktober 2020.
Di sisi lain, demonstran pro-demokrasi membangkang dari larangan berdemo yang sudah dikeluarkan Pemerintah Thailand. Di tengah hujan deras hari Jumat, ribuan warga berdemo di dekat Perempatan Ratchaprasong yang menjadi lokasi demo hari sebelumnya.
Demonstrasi itu sendiri, yang tidak hanya ditujukan kepada Prayuth tetapi juga Raja Maha Vajiralongkorn, sudah berlangsung sejak Februari lalu. Pemicunya adalah pembubaran partai politik oposisi yang dekat dengan masyarakat, terutama warga muda, Future Forward Party (FFP)
FFP, sejatinya, adalah salah satu pemenang dari pemilu legislatif. Partai pimpinan Thanathorn Juangroongruangkit itu berhasil mengamankan prosentase terbesar ketiga untuk jumlah kursi di parlemen. Namun, di bulan Februari, FFP diperintahkan untuk bubar karena menerima pinjaman dari Thanathorn Juangroongruangkit. Hal itu dianggap pelanggaran
Warga tidak menerima kondisi tersebut, menduga ada niat jahat di baliknya. Dugaan itu makin menjadi-jadi ketika salah satu aktivis pro-demokrasi, Wanchalearm Satsaksit, diculik dalam unjuk rasa mendukung FFP. Sejak saat itu, unjuk rasa dari warga makin kuat dan ujungnya mereka mendesak reformasi di Thailand yang belum dituruti hingga sekarang.
Kamis kemarin, untuk merespon demo yang makin ganas, Prayuth Chan-ocha mengaktifkan status darurat. Dalam situasi itu, aparat diperbolehkan menangkap aparat tanpa surat penangkapan. Selain itu, aparat juga boleh menyita peralatan elektronik, data, maupun senjata. Postingan online yang dianggap mengancam keamanan nasional juga dilarang.
"Penerapan darurat nasional ini adalah sesuatu yang diperlukan karena situasi semakin ganas dan ada kecelakaan-kecelakaan sepanjang demo awal pekan ini," ujarnya mengakhiri.
ISTMAN MP | AL JAZEERA
