TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Twitter memblokir akun @TeamTrump untuk sementara pada Kamis kemarin berujung panjang. Komite Yudikatif Senat AS memutuskan untuk memanggil CEO Twitter, Jack Dorsey, dan meminta keterangan darinya soal kebijakan kurasi dan sensor di platformnya.
Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Komite Lindsey Graham dan Senat Republikan Ted Cruz. Mereka berencana mengirimkan surat pemanggilan Jack Dorsey pada hari Selasa dan mengagendakan pemeriksaannya pada hari Jumat, 23 Oktober 2020.
Presiden Amerika Donald Trump sendiri, dalam kesempatan terpisah, melempar sinyal bahwa aksi Twitter akan ditindak keras. Ia mengklaim sesungguhnya tidak ingin menuntut Twitter. Namun, kata ia, hal itu kemungkinan tidak akan terhindarkan pada akhirnya.
"Semua akan berujung pada tuntutan besar dan ada hal-hal yang bisa sangat menyakitkan di mana saya sendiri tidak mau melihatnya," ujar Donald Trump, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Jumat, 16 Oktober 2020.
Diberitakan sebelumnya, Twitter memblokir akun kampanye @TeamTrump untuk beberapa saat karena dianggap menyebarkan informasi pribadi. Adapun informasi yang diunggah akun kampanye Donald Trump adalah terkait anak dari capres Joe Biden, Hunter Biden.
Akun @TeamTrump mengunggah sebuah video yang kembali mengungkit dugaan Hunter Biden dan Joe Biden melakukan tindak pidana korupsi di Ukraina. Dalam tweetnya, TeamTrump menambahkan bahwa Joe Biden adalah seorang penipu yang akan memeras perekonomian Amerika.
Twitter, dalam keterangn persnya, memblokir akses @TeamTrump untuk mengirim tweet karena melanggar kebijakan kurasi mereka. Menurut Twitter, unggahan TeamTrump tersbeut melanggar aturan soal informasi privat dan materi hasil peretasan. Untuk bisa mengirim tweet lagi, konten terkait harus dihapus terlebih dahulu.
Belakangan, setelah unggahan dihapus, Twitter kembali mengaktifkan akun @TeamTrump. Namun, kemarahan dari Republikan mendorong Twitter untuk menimbang ulang kebijakannya. Di tengah situasi itu, @TeamTrump kembali mengunggah video yang sama.
"Kami tak akan lagi menghapus konten hasil meretas kecuali konten tersebut diunggah oleh peretas terkait. Ke depannya, kami hanya akan memberikan label peringatan atau konteks dibanding memblokir," ujar Kepala Kebijakan Twitter, Vijaya Gadde.
Selain akun @TeamTrump, akun New York Post dan Sekretaris Komunikasi Gedung Putih Kayleigh McEnany juga kena blokir. Mereka membagi materi yang sama. Donald Trump menyebarkan kabar itu via akun Twitternya, menyebut pemblokiran terjadi protes Demokrat. Twitter sendiri aktif menyasar tweet-tweet bermasalah akhir-akhir ini karena ingin mencegah arus disinformasi saat Pilpres Amerika
ISTMAN MP | AL JAZEERA
