Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelapor Khusus PBB Minta Pelonggaran Sanksi Atas Korea Utara karena Covid-19

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, bersama para ajudannya saat memeriksa lokasi pemulihan bangunan yang rusak akibat topan di distrik Geomdeok, provinsi Hamgyong Selatan, di Korea Utara, 13 Oktober 2020.  KCNA via REUTERS
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, bersama para ajudannya saat memeriksa lokasi pemulihan bangunan yang rusak akibat topan di distrik Geomdeok, provinsi Hamgyong Selatan, di Korea Utara, 13 Oktober 2020. KCNA via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelapor khusus bidang Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan komunitas internasional perlu mempertimbangkan untuk mencabut sanksi atas Korea Utara, yang kondisi ekonominya memburuk akibat lockdown Covid-19.

Korea Utara belum melaporkan secara resmi adanya kasus Covid-19, yang menyebar ke sekitar 190 negara sejak awal tahun setelah muncul di Wuhan, Cina.

Korea Utara terkena sanksi ekonomi PBB sejak 2006 terkait program nuklir dan rudal balistik. Sanksi ini diperketat beberapa tahun belakangan.

Pelapor khusus HAM PBB untuk Korea Utara, Tomas Ojea Quintana, mengatakan negara itu menerapkan kontrol perbatasan yang kuat untuk mencegah masuknya pandemi Covid-19.

“Korea Utara juga mengalami masalah ekonomi sistemik dan kondisi cuaca yang buruk,” kata Tomas Ojea Quintana seperti dilansir Reuters pada Kamis, 15 Oktober 2020.

Menurut Quintana, penerapan lockdwon ketat di Korea Utara terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19, telah berdampak negatif luas pada perdagangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ini berdampak langsung pada pasokan makanan dan akses ke layanan kemanusiaan. Laporan ini akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB pada pekan depan.

“Dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, pelapor khusus meyakini komunitas internasional bertanggung jawab untuk mengevaluasi penerapan ulang sanksi ini,” kata Quintana.

Sumber

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-northkorea-un/u-n-rights-official-urges-easing-of-north-korea-sanctions-over-coronavirus-strain-idUSKBN2700UO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

2 hari lalu

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud serupa, yakni meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran dan pemilihan presiden ulang.


Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

3 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

3 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

6 hari lalu

Orang-orang berjalan melewati mobil yang rusak di lingkungan Carrefour Feuilles, yang sepi karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti 19 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

PBB melaporkan bahwa 5,5 juta dari total 11,4 juta orang yang tinggal di Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. 3 juta di antaranya adalah anak-anak


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

6 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.


Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

7 hari lalu

Sebuah truk, bertanda logo Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA), menyeberang ke Mesir dari Gaza, di perbatasan Rafah yang melintasi antara Mesir dan Jalur Gaza, selama gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel, di Rafah, Mesir, 27 November , 2023. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

Kelompok peninjau independen telah menyerahkan laporan sementara kepada Sekjen PBB mengenai tuduhan Israel terhadap UNRWA.


Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA

9 hari lalu

Seorang pria Palestina membawa karung tepung di luar pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 17 Januari 2018. AS adalah donor terbesar (U.N. Relief and Welfare Agency) UNRWA selama beberapa dekade. REUTERS/Mohammed Salem
Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA

Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan negaranya sedang meninjau kembali keputusan untuk menangguhkan pendanaan kepada UNRWA.


Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

9 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.


Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

9 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

Terdiri dari 53 anggota negara, tugas pokok Komisi HAM PBB berkembang seiring waktu untuk memungkinkannya merespons berbagai macam masalah HAM.