Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aplikasi Pemilu Myanmar Sebut Rohingya sebagai Bengali, Uni Eropa Protes

image-gnews
Pengungsi Rohingya, yang melintasi perbatasan dari Myanmar dua hari sebelumnya, berjalan setelah mereka mendapat izin dari tentara Bangladesh untuk melanjutkan ke kamp-kamp pengungsi, di Palang Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh 19 Oktober 2017. Bulan ini menandai peringatan kedua tentang pelarian lebih dari 730.000 Rohingya dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat laut ke Bangladesh setelah tindakan keras pimpinan militer dalam menanggapi serangan oleh gerilyawan Muslim di pos-pos polisi Myanmar. REUTERS / Jorge Silva / File Photo
Pengungsi Rohingya, yang melintasi perbatasan dari Myanmar dua hari sebelumnya, berjalan setelah mereka mendapat izin dari tentara Bangladesh untuk melanjutkan ke kamp-kamp pengungsi, di Palang Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh 19 Oktober 2017. Bulan ini menandai peringatan kedua tentang pelarian lebih dari 730.000 Rohingya dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat laut ke Bangladesh setelah tindakan keras pimpinan militer dalam menanggapi serangan oleh gerilyawan Muslim di pos-pos polisi Myanmar. REUTERS / Jorge Silva / File Photo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi telepon seluler yang digunakan Myanmar untuk membantu proses pemilu dikritik atas penggunaan istilah rasis yang menyerang kaum Muslim Rohingya. Padahal Uni Eropa, selaku penyandang dana pembuatan aplikasi sudah meminta untuk menghapus kontroversi tersebut.

Dilansir dari Channel News Asia, aplikasi mVoter2020, yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pemilih, memberi label pada dua kandidat etnis Rohingnya dengan sebutan ‘Bengali’. Istilah ini memberi implikasi bahwa mereka adalah imigran dari Bangladesh dan ditolak oleh banyak orang Rohingya.

Setelah tim kampanye Justice for Myanmar mengatakan bahwa aplikasi tersebut berisiko mengobarkan nasionalisme, situs website tempat mengunduh aplikasi langsung offline. Namun para pemilik aplikasi masih bisa mengakses data-data kandidat menggunakan aplikasi tersebut.

Pierre Michel, penasihat diplomasi publik untuk misi Uni Eropa di Myanmar, mengatakan bahwa Uni Eropa sudah sangat menganjurkan penghapusan data-data kontroversial yang menyebabkan diskriminasi.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar, didukung oleh STEP Democracy, dan didanai oleh Uni Eropa. Proyek ini dilaksanakan di Myanmar oleh Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu (International IDEA), dan Asia Foundation yang berbasis di Amerika.

Namun, para penyedia dana berusaha untuk menjauhkan diri dari aplikasi. Mereka justru menyuruh Komisi Pemilihan Umum Myanmar untuk bertanggung jawab penuh atas kontennya, serta menghapus rincian keterlibatan penyedia dana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seorang kandidat Rohingya yang terdaftar sebagai "Bengali" di aplikasi didiskualifikasi dari pencalonan pada hari Jumat setelah komisi itu mengatakan telah menemukan orang tuanya bukan warga negara. Masih belum jelas apakah keputusan itu terkait dengan aplikasi.

Marcus Brand, direktur negara International IDEA, mengatakan bahwa organisasi tersebut menyesali para kandidat yang menjadi sasaran, dilecehkan atau diserang karena etnis atau afiliasi agama mereka.

Namun ia juga mengatakan bahwa deklarasi etnis dan agama merupakan bagian penting dari proses pemilihan Myanmar.

FERDINAND ANDRE | CNA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

14 jam lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

17 jam lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi. Kepresidenan Iran/WANA via REUTERS
Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

Sepanjang sejarah, Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional atau embargo dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.


Top 3 Dunia: Iran Siap Hadapi Israel, Sejarah Kudeta di Myanmar

17 jam lalu

Militer Israel menunjukkan apa yang mereka katakan sebagai rudal balistik Iran yang mereka ambil dari Laut Mati setelah Iran meluncurkan drone dan rudal ke arah Israel, di pangkalan militer Julis, di Israel selatan 16 April 2024. REUTERS/Amir Cohen
Top 3 Dunia: Iran Siap Hadapi Israel, Sejarah Kudeta di Myanmar

Top 3 dunia adalah Iran siap menghadapi serangan Israel, sejarah kudeta di Myanmar hingga Netanyahu mengancam.


Pengakuan terhadap Palestina, Apakah Perjuangan Spanyol akan Berhasil?

1 hari lalu

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. REUTERS/Andrew Kelly
Pengakuan terhadap Palestina, Apakah Perjuangan Spanyol akan Berhasil?

Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia diperkirakan mengambil langkah tersebut mengakui Palestina sebagai negara dalam waktu dekat.


Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

1 hari lalu

Seorang tentara dari Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) berpatroli dengan kendaraan, di samping area yang hancur akibat serangan udara Myanmar di Myawaddy, kota perbatasan Thailand-Myanmar di bawah kendali koalisi pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Persatuan Nasional Karen, di Myanmar, 15 April 2024. REUTERS/Athit Perawongmetha
Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

Myanmar, yang dulunya dikenal sebagai Burma itu telah lama dianggap sebagai negara paria ketika berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas.


Uni Eropa Bersiap Tambahkan Sanksi untuk Iran

2 hari lalu

Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni. Sumber: Reuters
Uni Eropa Bersiap Tambahkan Sanksi untuk Iran

Josep Borrell mengatakan Uni Eropa akan bersiap untuk menambahkan sanksi terhadap Iran atas serangannya yang menyasar Israel.


Daftar Negeri yang Mengakui Negara Palestina

3 hari lalu

Petugas polisi berdiri selama protes yang oleh penyelenggara disebut sebagai
Daftar Negeri yang Mengakui Negara Palestina

Sebagian besar negara anggota PBB masuk ke dalam daftar negara yang sudah mengakui negara Palestina. Negeri sedang mengalami konflik dengan Israel


Dunia Desak Tahan Diri, Panglima Militer Israel Berkukuh akan Balas Iran

3 hari lalu

Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi. Reuters
Dunia Desak Tahan Diri, Panglima Militer Israel Berkukuh akan Balas Iran

Beberapa sekutu memperingatkan eskalasi setelah serangan Iran terhadap Israel meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas.


Kurangi Usia Minimum Pengguna di Inggris dan Eropa, WhatsApp Dikecam

5 hari lalu

Ilustrasi WhatsApp. shutterstock.com
Kurangi Usia Minimum Pengguna di Inggris dan Eropa, WhatsApp Dikecam

Dengan langkah ini, WhatsApp telah membuat marah banyak orang.


Langkah Nyata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Akui Negara Palestina

6 hari lalu

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. REUTERS/Andrew Kelly
Langkah Nyata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Akui Negara Palestina

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez siap mengakui negara Palestina. Berikut langkah Pedro Sanchez ajak Eropa dukung kemerdekaan Palestina.