TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prancis Emmanuel Macron diagendakan menggelar jumpa pers untuk merespon mundurnya PM Lebanon Mustapha Adib pada Ahad ini, 27 September 2020. Selain itu, Macron juga akan merespon soal kelanjutan dari Insiatif Prancis atau reformasi pemerintahan Lebanon.
Menurut pejabat Pemerintahan Prancis, Macron tidak akan tinggal diam atas situasi di Lebanon. Walau Prancis mengancam akan memberi sanksi ke Lebanon jika tidak ada reformasi pemerintahan, Macron akan tetap mencoba menolong negara yang tengah didera krisis ekonomi tersebut.
"Mundurnya Mustapha Adib sama dengan pengkhianatan bersama dari partai-partai politik Lebanon" ujar pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya itu, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 26 September 2020.
Diberitakan sebelumnya, Mustapha Adib memutuskan mundur dari posisi PM Lebanon ketika dirinya belum sebulan mengisi posisi tersebut. Buntunya reformasi pemerintahan di Lebanon menjadi pemicunya karena konflik antara Adib, yang menginkankan pemerintahan non-partisan, dengan kepentingan faksi-faksi di Lebanon.
Faksi-faksi yang berperan besar dalam buntunya reformasi Lebanon adalah
Hizbullah dan Amal. Keduanya meminta hak istimewa untuk menentukan pos kementerian yang bisa diisi oleh orang-orang mereka.
Menurut laporan Al Jazeera, salah satu pos yang diincar keduanya adalah Kementerian Keuangan. Namun, Mustapha Adib tidak mau tunduk. Adib lebih memilih untuk membentuk kabinet berisi teknokrat dan ahli. Hal itu, kemudian, memunculkan anggapan bahwa Adib, yang seorang Sunni, mengesampingikan Hizbullah dan Amal yang Shia.
Parlemen Lebanon memastikan bahwa Inisiatif Prancis akan tetap berjalan walau Mustapha Adib mundur. Hal itu dinyatakan oleh Ketua Parlemen Lebanon, Nabib Berri. "Kami memutuskan untuk bertahan dengan Inisiatif Prancis dan isinya," ujar Berri, yang berasal dari faksi Amal.
Sejumlah politisi di Lebanon menyayangkan mundurnya Mustapha Adib per berita ini ditulis. Politisi Sunni, Saad al-Hariri, misalnya, berkata bahwa mereka yang mendorong Adib keluar dari pemerintahan akan gigit jari nantinya. Sementara itu, Ketua Partai Kekuatan Lebanon, Samir Geagea, menyebut konflik yang dihadapi Adib adalah hal yang menghantui Pemerintahan Lebanon selama ini.
"Bantuan apapun hanya bisa diterima oleh pemerintahan yang benar-benar independen. Di saat masih ada faksi yang meminta pos kementerian, itu menandakan pemerintahan telah gagal, menyebabkan Lebanon seperti sekarang," ujar Geagea.
ISTMAN MP | REUTERS | ARAB NEWS