Ramos Horta Tolak Pemilihan Ulang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Dili: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menolak keras tuntutan partai Fretilin untuk pemilihan ulang lewat aksi parade perdamaian di Dili.

    Dinilai tuntutan mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri sangat prematur dan tidak realistis. Menurut peraih Nobel Perdamaian itu, pemerintahan Xanana Gusmao telah sukses menjalankan roda pembangunan ke depan dan sukses dalam pemulihan situasi.

    “Kalau tujuan aksi tidak jelas, tidak ada alasan untuk Fretilin menuntut pemilihan ulang atau pun mengatakan pemerintahan ini tidak Konstitusional. Kalau menurut Fretilin pemerintah ini llegal sebaiknya melakukan pengaduan di pengadilan, bukan lewat aksi unjuk rasa,” ungkap Horta, Selasa (7/10) di Bandara Internasional Nikolau Lobato, Dili, setelah berpartisipasi dalam pertemuan Anggota Dewan PBB di Amerika.

    Menurut Horta, rakyat telah merasakan perdamaian dan proses pembangunan yang berjalan selama ini. Kata Presiden Timor Leste itu, sebaiknya Fretilin tidak harus memaksa diri berunjuk rasa menuntut perdamaian. Karena Horta sendiri telah merasakan adanya ketenangan di tengah masyarakat.

    Ia menambahkan, pemerintahan Xanana diakui Pengadilan setelah pihaknya memberikan kekuasaan pada 2007 silam.
    Sehingga, menurut Horta tidak ada alasan bagi Fretilin untuk menurunkan massa menuntut pemerintah.

    “Saya, Perdana Menteri dan Ketua Parlemen akan berbicara soal ini. Tetapi sebaiknya Fretilin tetap tenang karena aksi tuntutan akan membuat kembali rakyat panik, trauma, dan takut seperti krisis 2006 silam,” ungkap Presiden Horta.

    Jika aksi Fretilin akan menganggu estabilitas negeri kecil itu, Horta menegaskan pemimpin Fretilin harus menerima konsekuensinya. Ia menyerukan pemimpin partai politik di Dili untuk tetap tenang dan menciptakan perdamaian.

    Sementara, Perdana Menteri Xanana Gusmao mengatakan pihaknya tidak menghalangi aksi unjuk rasa Fretilin dalam waktu dekat ini di Dili, tetapi ia mengingatkan tidak ada toleransi jika aksi tersebut diwarnai kekerasan.

    Ia menilai kekerasan akan mengganggu ketenangan rakyat selama ini dalam menikmati proses pembangunan. “Tetapi pemerintah, Presiden, Parlemen, dan aparat akan duduk bersama berbicara soal rencana aksi unjuk rasa Fretilin. Jika aksi ini beralasan dan punya tujuan yang jelas, ya silakan,” kata Xanana.

    Pihaknya tidak mau rakyat kembali menderita atas kepentingan politik. Mantan Falintil itu siap membela rakyat jika ketenangan mereka diganggu.

    Jose Sarito Amaral


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.