TEMPO.CO, Jakarta - Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa gagal menyetujui sanksi terhadap sejumlah pejabat Belarus meskipun ada permintaan dari pemimpin oposisi.
Setelah unjuk rasa besar berturut-turut selama enam pekan terhadap Presiden Alexander Lukashenko, pemimpin oposisi Svetlana Tikhanouskaya pergi ke Brussel, Belgia, dari Lithuania, yang menjadi tempatnya melarikan diri dari Belaru, untuk meyakinkan EU agar menindaklanjuti ancaman sanksi yang diumumkan bulan lalu.
Sejauh ini EU belum menyetujui daftar sekitar 40 pejabat Belarus yang akan terkena larangan perjalanan dan pembekuan aset. Salah satu yang diusulkan agar mendapat sanksi adalah Presiden Belarus, Alexander Lukahsenko.
Saat ini, Siprus terlihat memblokir upaya sanksi kepada Belarus dengan mengaitkan pemberian sanksi tak terkait UE kepada Turki soal eksplorasi gas di Laut Mediterania timur.
"Meskipun ada kemauan yang jelas untuk mengadopsi sanksi, kesepakatan yang diperlukan tidak tercapai," kata diplomat utama Uni Eropa, Josep Borrell, yang memimpin pertemuan para menteri luar negeri, kepada Reuters pada Senin, 21 September 2020.
Dia merujuk pada aturan bahwa sanksi terhadap pejabat Belarus harus disetujui oleh 27 negara anggota Uni Eropa.
Persetujuan masih memungkinkan oleh para pemimpin Uni Eropa pada pertemuan pada Kamis mendatang.
Borrell juga mengatakan saat para menteri luar negeri bertemu pada 12 Oktober 2020, sanksi akan disepakati. Namun dia juga mengakui bahwa kegagalan memberi sanksi Belarus pada Senin itu telah merusak citra Uni Eropa.
FERDINAND ANDRE | REUTERS