PBB Menolak Permintaan AS untuk Perpanjang Sanksi Embargo Senjata Iran

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Sabtu bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas deklarasi AS yang meminya semua sanksi PBB untuk embargo senjata Iran diperpanjang.

Bulan lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengupayakan agar sanksi PBB terhadap Iran kembali diberlakukan, agar embargo senjata konvensional ke Iran tidak berakhir pada 18 Oktober.

Tetapi 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mengatakan langkah itu batal karena Pompeo menggunakan mekanisme yang disepakati di bawah kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, yang dihentikan Amerika Serikat pada 2018.

"Tampaknya ada ketidakpastian apakah proses tersebut...benar-benar dimulai dan bersamaan apakah penghentian (sanksi)...terus berlaku atau tidak," tulis Guterres dalam sebuah surat kepada DK PBB, dikutip dari Reuters, 20 September 2020.

Guterres mengatakan masih menunggu klarifikasi dari status sanksi Iran, sehingga dia tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk mendukung sanksi kemabli.

Amerika Serikat berargumen hal itu memicu kembalinya sanksi, yang dikenal sebagai snapback karena resolusi PBB masih menamakan AS sebagai peserta. Para diplomat mengatakan hanya sedikit negara yang kemungkinan akan menerapkan kembali langkah-langkah yang dicabut berdasarkan kesepakatan 2015 yang bertujuan untuk menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir.

"Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut," kata Pompeo pada Sabtu.

Dia mengatakan bahwa dalam beberapa hari mendatang Washington akan mengumumkan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat penerapan sanksi PBB dan meminta pertanggungjawaban pelanggar. Amerika Serikat berusaha mendorong Iran untuk merundingkan kesepakatan baru dengan Washington.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menanggapi hal ini di Twitter, "Kami semua dengan jelas mengatakan pada bulan Agustus bahwa klaim AS untuk memicu snapback adalah tidak sah. Apakah Washington tuli?"

Sekutu lama AS, Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan kepada DK PBB pada hari Jumat bahwa keringanan sanksi PBB untuk Iran akan terus berlanjut dan setiap keputusan atau tindakan yang diambil untuk memberlakukan kembali sanksi PBB tidak akan memiliki efek hukum.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menghadiri makan siang yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dengan rekan-rekannya dari lima anggota tetap yang memegang hak veto Dewan Keamanan AS di New York, AS, 26 September 2019. [REUTERS / Yana Paskova]

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pada Ahad bahwa Amerika Serikat kalah untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Teheran.

"Amerika mendekati kekalahan tertentu dalam langkah sanksinya...Mereka menghadapi kekalahan dan tanggapan negatif dari komunitas internasional," kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi.

Iran telah menolak langkah sanksi AS sebagai "tidak sah dan ilegal" setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas deklarasi AS karena adanya ketidakpastian tentang masalah tersebut.

Embargo senjata Iran akan berakhir pada 18 Oktober, sebagaimana disepakati di bawah kesepakatan nuklir antara Iran, Rusia, Cina, Jerman, Inggris, Prancis dan Amerika Serikat, yang berupaya untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi. Embargo ini dikuatkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2015.

Pada 2018, Trump keluar dari kesepakatan yang dicapai di bawah pendahulunya Barack Obama, menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada." Bulan lalu Amerika Serikat gagal dalam upaya memperpanjang embargo Iran di Dewan Keamanan.

Pihak yang tersisa dalam kesepakatan nuklir mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mempertahankan kesepakatan tersebut.

Inggris, Prancis dan Jerman mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat bahwa keringanan sanksi PBB untuk Iran akan berlanjut setelah 20 September.

"Kami telah bekerja tanpa lelah untuk mempertahankan perjanjian nuklir dan tetap berkomitmen untuk melakukannya," kata utusan PBB untuk ketiga negara tersebut dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB.

Kembalinya sanksi PBB, yang disebut snapback, akan mengharuskan Iran untuk menangguhkan semua kegiatan yang terkait dengan pengayaan nuklir dan pemrosesan ulang, termasuk penelitian dan pengembangan, dan melarang impor apa pun yang dapat berkontribusi pada kegiatan tersebut atau untuk pengembangan sistem pengiriman senjata nuklir. .

Sanksi snapback akan memberlakukan kembali embargo senjata, melarang Iran mengembangkan rudal balistik yang mampu mengirimkan senjata nuklir dan mengembalikan sanksi yang ditargetkan pada puluhan individu dan entitas. Negara-negara juga akan didesak untuk memeriksa pengiriman ke dan dari Iran dan diizinkan untuk menyita kargo yang dilarang.

Amerika Serikat mengajukan keluhan tentang Iran yang melanggar kesepakatan nuklir ke Dewan Keamanan PBB bulan lalu.

Menanggapi AS yang membatalkan perjanjian dan memberlakukan sanksi sepihak dalam upaya untuk membuat Iran merundingkan kesepakatan baru, Teheran telah melanggar batas pusat pakta, termasuk pada stok uranium yang diperkaya.

Di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir, Amerika Serikat mengatakan bahwa hal itu memicu proses 30 hari yang mengarah pada pembatalan semua sanksi PBB terhadap Iran. Washington berargumen bahwa meski keluar dari kesepakatan nuklir pada 2018, resolusi 2015 masih menyebut Amerika Serikat sebagai peserta.

Indonesia, presiden Dewan Keamanan PBB untuk Agustus, mengatakan bulan lalu bahwa pihaknya tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas upaya AS mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran karena tidak ada konsensus di badan tersebut.

Tiga belas dari 15 anggota DK PBB menentang upaya AS, dengan alasan bahwa langkah AS tidak berlaku karena menggunakan proses yang disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir yang tidak lagi menjadi pihak di dalamnya.

Trump berencana untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan dia untuk menjatuhkan sanksi AS kepada siapa pun yang melanggar embargo senjata PBB terhadap Iran, menurut sumber kepada Reuters, dalam upaya untuk memperkuat pernyataan AS bahwa tindakan tersebut telah diperpanjang tanpa batas setelah 18 Oktober.

Sumber, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pada Kamis bahwa perintah eksekutif diharapkan dalam beberapa hari mendatang, dan akan memungkinkan Trump untuk menghukum pihak asing/entitas AS yang berdagang senjata dengan Iran dengan mencabut akses mereka ke pasar AS.

Sumber:

https://uk.reuters.com/article/uk-iran-usa-un/u-n-chief-says-no-action-on-u-n-iran-sanctions-due-to-uncertainty-idUKKCN26B03J

https://uk.reuters.com/article/uk-usa-iran-currency/irans-rouhani-says-u-s-faces-defeat-in-bid-to-reimpose-u-n-sanctions-idUKKCN26B0ES

https://uk.reuters.com/article/uk-usa-iran-un-arms-explainer/explainer-u-s-says-u-n-sanctions-on-iran-have-now-been-reimposed-what-does-that-mean-idUKKBN26A096