Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Unjuk Rasa Lagi di Thailand Menuntut Reformasi Kerajaan

image-gnews
Demonstran melakukan unjuk rasa menuntut adanya reformasi Kerajaan di Ibu Kota Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 19 September 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun
Demonstran melakukan unjuk rasa menuntut adanya reformasi Kerajaan di Ibu Kota Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 19 September 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan orang di Ibu Kota Bangkok, Thailand, pada Sabtu, 19 September 2020, melakukan unjuk rasa menuntut adanya reformasi Kerajaan. Aksi protes tersebut juga bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang dulu pernah memimpin kudeta.

“Turun feudalisme, hidup rakyat,” demikian diteriakkan para demonstran.

Para pengunjuk rasa mengangkat smartphone mereka dalam gerakan simbolis dengan menyinari Monumen Demokrasi di Bangkok pada Sabtu malam, 18 Juli 2020.[Foto @Ponlapatz/Bangkok Post]

Para demonstran menuntut penghapusan undang-undang lese majeste, yang melarang kritik kepada Kerajaan Thailand. Mereka juga meminta agar kekuasaan konstitusional Raja Thailand dikurangi, begitu pula kontrol pada kekayaan Istana dan unit-unit Angkatan Darat Thailand.

Unjuk rasa di Thailand meletup pertama kali pada pertengahan Juli 2020, yang menyerukan pemerintah berkuasa Thailand mundur, ada konstitusi baru dan dilakukannya pemilu. Para demonstran juga menerobos hal tabu dengan mengkritisi Kerajaan Thailand yang dipimpin Raja Maha Vajiralongkorn.  

Kepolisian Thailand mengatakan setidaknya 5 ribu orang berkumpul di kampus Universitas Thammasat. Di bawah guyuran hujan, demonstran memenuhi Sanam Luang, sebuah area publik di seberang Istana Kerajaan Thailand tempat dilakukannya seremoni-seremoni tradisional Thailand.

“Hari ini rakyat akan menuntut kembali kekuasaan mereka,” kata Arnon Nampa, pengacara HAM, yang dipandang sebagai sosok penggerak dalam unjuk rasa ini.

Tanggal 19 September diperingati sebagai hari kudeta terhadap pemerintahan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2006 silam. Di antara para demonstran banyak pengikuti kelompok kaos merah, yang 10 tahun silam bentrok dengan kelompok pro-kemapanan kaos kuning.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya di sini untuk berjuang bagi masa depan anak-anak dan cucu saya. Saya harap ketika saya mati, mereka akan bebas,” kata Tasawan Suebthai, 68 tahun, yang ikut turun ke jalan.

Sejauh ini unjuk rasa berjalan damai. Unjuk rasa melawan Pemerintah Thailand terbesar terjadi pada bulan lalu, yang diikuti oleh lebih dari seribu orang. Akan tetapi, pengkoordinir unjuk rasa berharap kali ini jumlah orang yang mengikuti aksi protes bisa lebih banyak lagi.

Panggung politik Thailand selama bertahun-tahun diwarnai oleh tantangan politikus loyalis dan militer yang didukung oleh masyarakat miskin dan wilayah pinggir Thailand. Belakangan, unjuk rasa banyak dilakukan oleh mahasiswa.

Perdana Menteri Prayuth mengatakan pihaknya mengizinkan unjuk rasa karena itu sebagai bentuk kebebasan berbicara. Akan tetapi, tuntutan meminta adanya reformasi Kerajaan Thailand, tidak bisa diterima. Prayuth pun memperingatkan unjuk rasa hanya akan meningkat mereka pada risiko penyebaran virus corona.

   

Sumber: https://www.reuters.com/article/us-thailand-protests/thousands-rally-in-thai-capital-against-government-idUSKBN26A0EH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Forum Penyelamat Demokrasi Desak 16 Demonstran yang Ditangkap Aparat Dibebaskan

9 hari lalu

Sekretaris Eksekutif Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Rudy S. Kamri, bersama eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI, Agus Supriatna, ketika ditemui di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Forum Penyelamat Demokrasi Desak 16 Demonstran yang Ditangkap Aparat Dibebaskan

Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) mendesak agar 16 demonstran yang ditangkap segera dibebaskan.


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

9 hari lalu

Suasana sepi di depan Gedung DPR/MPR  hingga pukul 14.15 WIB Rabu 20 Maret 2024. Rombongan pengunjuk rasa yang dikabarkan akan kembali melakukan aksinya belum yang terlihat. TEMPO/Defara Dhanya
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

Aksi demontrasi tolak pemilu curang di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berlangsung sejak Senin lalu. Namun hari ini belum terlihat


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

9 hari lalu

Penutupan jalan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

Menjelang penetapan hasil Pemilu hari ini, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat yang berada di depan Kantor KPU, ditutup.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

10 hari lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

10 hari lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Viral Video Diduga Paspampres Rebut Spanduk Emak-emak saat Unjuk Rasa di Depan Jokowi

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Viral Video Diduga Paspampres Rebut Spanduk Emak-emak saat Unjuk Rasa di Depan Jokowi

Video spanduk emak-emak yang diduga direbut anggota Pasukan Pengaman Presiden viral di media sosial. Begini penjelasan Paspampres.


Klarifikasi Paspampres Disebut Rebut Spanduk saat Emak-emak Demo di Hadapan Jokowi

11 hari lalu

Sejumlah prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memeragakan kemampuan bela diri dalam unjuk kemampuan di Mako Paspampres, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023. Aksi itu ditampilkan sebelum upacara pembaretan dan penyematan brevet kehormatan Paspampres kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Klarifikasi Paspampres Disebut Rebut Spanduk saat Emak-emak Demo di Hadapan Jokowi

Peristiwa spanduk ibu-ibu yang direbut itu viral di media sosial. Para emak-emak itu sedang berunjuk rasa menolak perusahaan sawit.


Mahasiswa di Amerika Serikat Disebut Bisa Dikeluarkan dari Universitas Jika Dukung Palestina

14 hari lalu

Puluhan aktivis pembela HAM dan tokoh masyarakat bersama Amnesty International Indonesia menggelar aksi unjuk rasa Menolak Kejahatan Kemanusian di Gaza di depan Kedubes AS, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023. Dalam aksinya para aktivis menyerukan negara-negara sekutunya seperti Amerika Serikat harus didesak untuk memastikan Israel menghentikan serangan besar-besaran ke Gaza sekaligus mengakhiri penindasan sistem Apartheid kepada warga Palestina. TEMPO/Subekti.
Mahasiswa di Amerika Serikat Disebut Bisa Dikeluarkan dari Universitas Jika Dukung Palestina

Presiden Koalisi melawan Apartheid mengklaim universitas mencoba membungkam segala bentuk tindakan mahasiswa untuk mendukung Palestina


58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

16 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

Pada 12 Maret 1966, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Sukarno, berganti Orde Baru


Film Djakarta 66, Kisahkan Kelahiran Supersemar, Hubungan Sukarno-Soeharto, dan Kematian Arif Rahman Hakim

18 hari lalu

Film Djakarta 1966. imdb.com
Film Djakarta 66, Kisahkan Kelahiran Supersemar, Hubungan Sukarno-Soeharto, dan Kematian Arif Rahman Hakim

Peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar disertai gelombang demo mahasiswa terekam dalam film Djakarta 66 karya Arifin C. Noer