TEMPO.CO, Naypyitaw – Proses persiapan pemilu Myanmar menghadapi masalah lonjakan kasus virus Corona atau Covid-19.
Pemilu yang akan berlangsung pada 8 November 2020 itu juga akan menjadi ujian bagi pemerintahan demokratis pertama Myanmyar saat ini. Saat ini, Myanmar dipimpin oleh penasehat negara atau state counselor Aung San Suu Kyi.
Sebelum ini, Myanmar berada dalam pemerintahan junta militer atau kandidat yang didukung militer, yang membuat demokrasi tidak berkembang.
“Jumlah kasus Covid-19 melonjak tiga kali lipat sejak relaksasi aturan kegiatan sosial pada pertengahan Agustus 2020,” begitu dilansir Reuters pada Selasa, 8 September 2020.
Saat ini, jumlah kasus Covid-19 di Myanmar tercatat sebanyak 1,562 kasus dengan delapan orang meninggal. Kementerian Kesehatan melaporkan ada 93 kasus baru pada Selasa ini.
Otoritas telah menerapkan karantina wilayah sebagian atau partial lockdown di Yangon, yang merupakan kota bisnis.
Otoritas memerintahkan warga untuk tinggal di rumah, melarang kegiatan bersantap di restoran, dan bar.
Pemerintah setempat juga menutup sekolah di sana. Penerbangan pesawat juga telah dibatasi.
“Pada pekan lalu, otoritas menutup Ibu Kota Naypyitaw, yang menjadi pusat pemerintahan,” begitu dilansir Reuters.
Pemerintah mewajibkan karantina wajib dan tes medis Covid-19 untuk setiap pengunjung.
Otoritas melarang lebih dari 50 orang berkumpul. Partai politik juga mengurangi kegiatan kampanye karena merebaknya Corona ini. Pejabat Bank Dunia telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Myanmar akan anjlok dari 6,8 persen menjadi hanya 0,5 persen pada tahun ini.
BUDI RIZA | FARID NURHAKIM | REUTERS
Sumber: