TEMPO.CO, Manila – Polisi Filipina mendapat kritik dari netizen dan aktivis hak sipil setelah mengumumkan rencana memonitor sosial media untuk memperkuat penegakan aturan karantina wilayah Covid-19.
Para pengritik menilai tindakan otoritas itu sebagai bentuk otoriterianisme dan standar ganda.
“Polisi bisa menggunakan unggahan di sosial media sebagai petunjuk awal,” kata Letnan Jenderal Guillermo Eleazar, kepala satgas penegakan protokol karantina, dari kepolisian nasional Filipina seperti dilansir Reuters pada Ahad, 6 September 2020.
Dia memperingatkan ada denda dan penalti layanan masyarakat bagi warga yang melanggar protokol karantina Covid-19. Para pelanggar larangan minum minuman beralkohol juga akan terkena denda tambahan.
Rencana pemantauan sosial media itu diumumkan pada Sabtu, 5 September 2020. Sejumlah kritik muncul menanggapi ini.
“Tampaknya polisi ingin menggunakan pandemi ini untuk mengubah negara kita menjadi negara polisi, yang memantau setiap tindakan warga,” kata Renato Reyes, sekretaris jenderal Bayan (Bangsa), yang berhaluan kiri seperti diunggah ke Twitter.
Masyarakat juga menilai aturan itu sebagai standar ganda. Ini karena ada seorang kepala polisi yang tetap menjabat meskipun melanggar larangan pertemuan sosial pada Mei.
Sejumlah foto di laman Facebook menunjukkan Debold Sinas, kepala polisi ibu kota, merayakan ulang tahun bersama belasan orang tanpa memakai masker.
Dia terlihat duduk bersama tamu dengan sejumlah kaleng bir di atas meja meskipun ada larangan minum minuman beralkohol. Sinas meminta maaf kepada publik Filipina atas peristiwa ini.
Sumber:
![Gambar mikroskop elektron pemindaian ini menunjukkan SARS-CoV-2 (obyek bulat biru), juga dikenal sebagai novel coronavirus, virus yang menyebabkan Covid-19, muncul dari permukaan sel yang dikultur di laboratorium yang diisolasi dari pasien di AS. [NIAID-RML / Handout melalui REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2020/12/20/id_988970/988970_720.jpg)
