![Presiden Vladimir Putin dari Rusia, Hassan Rouhani dari Iran dan Tayyip Erdogan dari Turki berpose untuk foto selama pertemuan mereka di Ankara, Turki 16 September 2019.[Sputnik / Valery Melnikov / Kremlin via REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/09/19/id_873775/873775_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Uni Emirat Arab meminta utusan khusus Iran di Abu Dhabi untuk segera menghadap. Hal tersebut berkaitan dengan protes Presiden Iran, Hasan Rouhani, soal kesepakatan normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel.
"Ucapan (Hassan Rouhani) tidak bisa diterima, menghina, dan bisa membawa dampak buruk terhadap kestabilan hubungan di kawasan Teluk Arab," ujar Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Ahad, 16 Agustus 2020.
Diberitakan sebelumnya, ketika Uni Emirat Arab meneken kesepakatan normalisasi dengan Israel, berbagai negara Arab mengutuk hal tersebut. Menurut mereka, Uni Emirat Arab melakukan langkah yang justru akan memperkeruh kisruh antara Israel dan Palestina.
Salah satu yang memprotesnya adalah Presiden Iran, Hassan Rouhani. Hassan Rouhani menyebut Uni Emirat Arab melakukan kesalahan besar. Bahkan, kata Hassan Rouhani, apa yang dilakukan Uni Emirat Arab adalah pengkhianatan walaupun kesepakatan itu juga dibuat untuk menunda aneksasi Tepi Barat.
Kementerian Luar Negeri Iran tak ketinggalan berkomentar. Mereka menyebut apa yang terjadi antara Israel dan Uni Emirat Arab seperti mengkhianati kepercayaan negara-negara Arab atau Muslim.
"Sebuah kesepakatan yang berbahaya, memalukan, dan mengintervensi keadilan politik di wilayah teluk... Ini seperti warga Palestina dan komunitas Muslim ditusuk dari belakang," ujar Kementerian Luar Negeri Iran.
Di Iran, Keduataan Besar Uni Emirat Arab menjadi sasaran kekeasalan warga setelah kesepakatan normalisasi diteken. Beberapa warga Iran berkumpul di depan gedung kedutaan, meneriakkan protes.
Di saat berbagai negara Arab memprotes kesepakatan yang ada, Israel dan Amerika diam-diam sudah mulai menyusun kesepakatan-kesepakatan serupa lainnya. Bahrain, Oman, dan Sudan, menurut Kementerian Intelijen Israel, akan menjadi negara Arab berikutnya yang melakukan normalisasi.
ISTMAN MP | REUTERS
