Pos Swasta Tidak Bisa Layani Pengiriman Surat Suara PIlpres Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pos swasta seperti UPS dan FedEx memastikan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam Pilpres Amerika. Hal tersebut menyusul rencana pemerintah menggelar Pilpres Amerika dengan mekanisme pos.

"FedEx tidak bisa menerima permintaan untuk mengirimkan suarat suara. Kami menyarankan pemilih untuk memperhatikan kembali aturan soal pengiriman balik surat suara," ujar pernyataan pers FedEx sebagaimana dikutip dari Reuters, Ahad, 16 Agustus 2020.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah AS berencana menggelar Pilpres Amerika via pos untuk meminimalisir dampak pandemi virus Corona. Sejauh ini, ada sembilan negara bagian yang mendukung mekanisme tersebut. Dua di antaranya adalah New Jersey dan Washington DC.

Sayangnya, mekanisme tersebut mendapat pertentangan dari Presiden Amerika Donald Trump. Donald Trump menyebut Pilpres Amerika via pos rentan bocor dan dicurangi. Ia mengaku lebih memilih Pilpres Amerika ditunda daripada harus memakai mekanisme pos.

Apaila mekanisme pos akan diadaptasi, hanya perusahaan pos milik negara, US Postal Service, (USPS) yang bisa melakukannya. Sebab, hanya layanan pos AS itu yang memiliki cap tanda legal untuk surat suara yang dikirimkan kembali.

"Surat suara harus mendapat cap untuk bisa dinyatakan valid. Sejauh yang kami tahu, hanya USPS yang memilikinya. Oleh karenanya, baik UPS, FedEx, ataupun perusahaan pos swasta lainnya, secara teknis, tak bisa membantu," ujar UPS dalam pernyataan persnya.

Secara terpisah, USPS menyatakan bahwa Pilpres Amerika via pos memang berpotensi bermasalah. Adapun masalah tersebut bukan dalam hal kecurangan, tapi ketersediaan sumber daya dan dana untuk menanganinya.

Thomas J. Marshall, advokat untuk Layanan Pos AS, memperingatkan bahwa tenggat waktu tertentu untuk meminta dan memberikan surat suara tidak sesuai dengan standar pengiriman Layanan Pos. Marshall mendesak pemerintah untuk memastikan surat suara tersedia paling lambat 15 hari sebelum pemilu daripada empat hari yang diizinkan berdasarkan beberapa undang-undang negara bagian.

ISTMAN MP | REUTERS