TEMPO.CO, Jakarta - Hampir 60 ribu orang telah menandatangani petisi online yang menyerukan agar Prancis kembali diberi mandat untuk mengurus Lebanon dipicu ledakan di Beirut dan krisis ekonomi parah yang sedang terjadi.
Petisi online ini muncul dipicu ledakan di pelabuhan Beirut yang menewaskan 154 orang dan melukai 5 ribu orang.
Menurut laporan Al Arabiya, 7 Agustus 2020, petisi online itu ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan ditayangkan sehari sebelum Macron berkunjung ke Lebanon.
"Pejabat Lebanon secara terang benderang telah menunjukkan ketidakmampuan secara total untuk memberikan keamanan dan mengurus negara," ujar petisi itu.
"Kami percaya Lebanon harus kembali di bawah mandat Prancis untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bertahan lama.
Lebanon berada di bawah mandat Prancis pada tahun 1923 atau pada akhir Perang Dunia I.
Lebanon meraih kemerdekaannya pada Januari 1944 dengan menyerahkan kekuasaan pemerintahan dari Prancis ke pemerintah Lebanon.
Pemerintahan Lebanon saat ini dipimpin presiden Michel Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab.
Presiden Aoun kemarin mengatakan ledakan di Beirut yang bersumber dari ribuan ton amonium nitrat kemungkinan melibatkan intervensi asing.