Pemerintah Lebanon Tahan Pejabat Pelabuhan Terkait Ledakan di Beirut

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Lebanon menerapkan status darurat nasional selama dua pekan pasca ledakan di Beirut. Hal tersebut, dikutip dari Sky News, ditetapkan untuk mempermudah pengawasan dan keamanan selama penanganan dampak ledakan di Beirut.

Tidak berhenti di situ, Pemerintah Lebanon juga memerintahkan aparat keamanan untuk menerapkan tahanan rumah terhadap pejabat pelabuhan Beirut. Mereka diduga bertanggungjawab atas insiden yeng menimbulkan kerugian miliaran Dollar AS itu.

"Kabinet Lebanon menginstruksikan militer untuk menahan siapapun yang mengurus administrasi gudang penyimpanan bahan peledak sejak 2014," dikutip dari Sky News, Rabu, 5 Agustus 2020.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ledakan di Beirut diduga kuat berasal dari gudang penyimpanan ammonium nitrat di kawasan pelabuhan. Menurut Presiden Lebanon Michel Aoun, ada 2.750 ton amonium nitrat di gudang tersebut dan sudah dibiarkan selama enam tahun.

Selama enam tahun tersebut, kata Michel Aoun, tidak terlihat jelas apakah ada mekanisme pencegahan bencana di gudang terkait. Padahal, ammonium nitrat adalah bahan peledak yang tergolong berbahaya, apalagi jika beratnya mencapai ton.

Walau dugaan asal ledakan di Beirut sudah diketahui, pemicunya masih jauh dari kata terang. Penyisiran dan penyelidikan lokasi ledakan di Beirut masih berlangsung hingga sekarang.

Hingga berita ini ditulis, total jumlah korban meninggal ledakan di Beirut tercatat 113 orang. Sementara itu, untuk korban luka-luka, kurang lebih 4000 orang. Lebanon telah menganggarkan US$66 juta dana darurat untuk menangani dampak ledakan di Beirut.

ISTMAN MP | SKY NEWS | REUTERS