TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri India Narendra Modi akhirnya memulai pembangunan kuil Hindu di Ayodhya yang sempat ditentang selama bertahun-tahun. Pembangunan itu sendiri berpegang pada putusan Mahkamah Agung tahun lalu yang mengizinkan kuil Hindu didirikan di Ayodhya.
"Saya yakin semua warga negara India pasti bahagia. Ini adalah akhir dari penantian panjang selama berabad-abad," ujar Narendra Modi pada pidato peresmian, dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu, 5 Agustus 2020.
Di India, pembangunan kuil Hindu di Ayodhya adalah konflik yang panjang. Komunitas Hindu dan Muslim saling berada perihal siapa yang berhak membangun tempat ibadah di sana.
Komunitas Hindu menyakini dirinya sebagai yang berhak karena faktor keyakinan. Menurut mereka, Ayodhya adalah tempat kelahiran Ram, inkarnasi dari Dewa Wisnu. Oleh karenanya, bagi mereka, Komunitas Hindu lebih berhak membangun kuil di Ayodhya.
Komunitas Islam menggunakan faktor sejarah. Menurut mereka, pembangunan masjid lebih pas karena dulunya Ayodhya dikuasai oleh Mughals, salah satu pemimpin Muslim terbesar di India. Di tahun 1528, Mughals membangun Masjid Babri di Ayodhya.
Narendra Modi, yang mewakili partai nasionalis Bharatiya Janata, menghabiskan tiga puluh tahun untuk mendorong pembangunan kuil Hindu di Ayodhya. Hal itu akhirnya mendapat landasan hukum tahun lalu lewat putusan Mahkamah Agung India.
"Lihatlah kekuatan Ram. Berbagai bangunan dihancurkan untuk menghilangkan keberadaannya, namun ia bertahan di dalam diri kita semua," ujar Narendra Modi.
Komunitas Muslim tidak sedikit yang menghormati pembangunan kuil Hindu di Ayodhya. Menurut mereka, jika itu yang dibutuhkan untuk mendamaikan kedua komunitas, maka biarkanlah kuil Hindu ada. Namun, ada juga yang kecewa dan mengutuk langkah Narendra Modi.
"Ini adalah pengambilalihan lahan secara kasar dan semena-mena dari kelompok mayoritas...Jangan bersedih karena situasi ini tidak akan bertahan selamanya," ujar organisasi All-India Muslim Personal Law.
Kelompok tersebut memandang langkah Narendra Modi sebagian bagian dari upayanya untuk mendiskriminasi Komunitas Muslim.
ISTMAN MP | REUTERS