TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali mencalonkan diri untuk kepemimpinan periode kedua. Aung San Suu Kyi secara resmi menyatakan hal tersebut pada hari ini di Yangon, Selasa, 4 Agustus 2020.
Aung San Suu Kyi, sebagaimana diketahui, adalah salah satu figur paling berpengaruh di Myanmar. Sejak muda, ia memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Hal tersebut mengantarkannya pada penghargaan Nobel Perdamaian dan belakangan posisi Kepala Pemerintahan atau Konsuler Negara Myanmar di tahun 2016.
Pada Pemilu 2016, Aung San Suu Kyi mendominasi peristiwa politik tersebut. Ia menang besar. Namun, dalam menjalankan pemerintahan, ia harus berbagai kekuatan dengan figur dari Militer Myanmar.
Dinamika kepemimpinan Aung San Suu Kyi dan pengaruh Militer Myanmar yang masih kuat membuat masa kepemimpinannya tidak cemerlang. Reputasi internasionalnya jatuh karena isu perlakuan terhadap komunitas Muslim Rohingya. Ia dituduh membiarkan atau mendukung diskriminasi terhadap mereka.
Puncaknya, tahun 2017, komunitas Muslim Rohingya kabur dari Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan Militer Myanmar. Mereka, yang berjumlah 730 ribu orang, lari ke Bangladesh dan menetap di kamp pengungsian karena tak tahan lagi dengan diskriminasi dan Myanmar. PBB, bahkan, sampai menyatakan bahwa diskriminasi terhadap Rohingya di Myanmar dibumbui niat pembunuhan massal.
Januari kemarin, Aung San Suu Kyi mengakui bahwa kejahatan perang, diskriminasi telah dilakukan terhadap Rohingya. Namun, ia membantah pernyataan pemerintahannya hendak menghabisi komunitas Rohingya. Aung San Suu Kyi menyebut Rohingya melebih-lebihkan saja soal Myanmar hendak menghabisi mereka.
Meski reputasi internasionalnya menurun, Aung San Suu Kyi masih memiliki pendukung setia di Myanmar. Ketika dirinya mendaftarkan diri sebagai calon kepala pemerintahan lagi, lewat Liga Nasional untuk Demokrasi, proses itu diiring 50 simpatisannya.
Oposisi Aung San Suu Kyi dalam pemilu nanti adalah Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan. Partai itu didominasi oleh militer Myanmar dan pensiunan pejabat publik.
ISTMAN MP | REUTERS
