Protes di Thailand Tuntut Reformasi Kerajaan

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para demontrasn pro-demokrasi melakukan aksi protes menuntut mundurnya Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha di Bangkok, Thailand, 3 Agustus 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

    Para demontrasn pro-demokrasi melakukan aksi protes menuntut mundurnya Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha di Bangkok, Thailand, 3 Agustus 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

    TEMPO.CO, Jakarta - Thailand pada Senin, 3 Agustus 2020, dikejutkan oleh protes anti-pemerintah yang menuntut reformasi di Kerajaan Thailand. Kerajaan Thailand saat ini dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn dan para demonstran menuntut agar kekuasaannya dibatasi.

    Unjuk rasa seperti itu di Thailand sangat jarang terjadi. Memfitnah Kerajaan bisa dikenai hukuman sampai 15 tahun penjara di bawah undang-undang ‘lese majeste’.

    Para demontrasn pro-demokrasi melakukan aksi protes menuntut mundurnya Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha di Bangkok, Thailand, 3 Agustus 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

    Dikutip dari reuters.com, kepolisian Thailand tidak menghentikan aksi keenam orang yang berorasi dalam protes tersebut, namun meyakinkan setiap orang yang diduga melakukan penyerangan akan diinvestigasi. Sekitar 200 orang ikut melakukan unjuk rasa tersebut sambil berpakaian seperti tokoh fiksi Harry Potter dan karakter lainnya.  

    Anon Nampa, 34 tahun, pengacara, menuding Kerajaan Thailand telah meningkatkan kekuasaan sehingga merusak demokrasi dan tidak melakukan tindakan dalam menghadapi pemerintahan oposisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang seorang mantan anggota militer.

    Raja Maha Vajiralongkorn mengambil alih tahta Kerajaan Thailand pada 2016 dan setelah itu pula Kerajaan Thailand meminta revisi konstitusi baru sehingga memberikan Raja Maha Vajiralongkorn kekuasaan darurat lebih besar. Raja Maha Vajiralongkorn juga semenjak itu mengambil alih kendali beberapa unit-unit Angkatan Darat dan menempatkan asset-aset bernilai miliaran dolar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.