Kedubes Cina Kritik Penahanan Ekstradisi Hong Kong Oleh Jerman

Pengunjuk rasa anti UU Keamanan Nasional Hong Kong berdemo pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, 1 Juli 2020. Ketika ribuan demonstran berkumpul di pusat kota untuk berdemonstrasi tahunan yang menandai hari peringatan penyerahan bekas jajahan Inggris ke Cina di 1997, polisi anti huru hara menggunakan semprotan merica untuk melakukan penangkapan, sementara toko-toko dan satu stasiun metro tutup. [REUTERS / Tyrone Siu]

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Cina mengutuk keputusan Jerman menahan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Cina memakai jawaban standarnya bahwa apa yang dilakukan Jerman bersifat sewenang-wenang dan melanggar standar hubungan internasional.

"Keputusan Jerman sama saja dengan ikut campur urusan internal Cina. Kami memiliki hak untuk merespon keputusan itu," ujar Kedutaan Besar Cina di Jerman, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 1 Agustus 2020.

Diberitakan sebelumnya, Jerman menahan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong untuk merespon penundaan pemilu di sana. Pemerintah Hong Kong sendiri beralasan menunda pemilu tersebut, yang seharusnya berlangsung September, karena Pandemi virus Corona yang memburuk

Tidak banyak pihak yang percaya akan alasan Hong Kong. Mereka beranggapan Hong Kong hanya mencari alasan untuk melindungi kepentingan politisnya sekaligus memperlemah oposisi. Apalagi, keputusan penundaan diambil tak lama setelah 12 caleg asal oposisi didiskualifikasi dengan UU Keamanan Nasional Hong Kong garapan Cina.

Menurut Jerman, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Hong Kong adalah pelanggaran terhadap hak demokrasi warganya. Oleh karenanya, Hong Kong pantas dihukum dengan penahanan perjanjian ekstradisi selama setahun.

"Kami sudah berkali-kali menegaskan bahwa kami berharap Cina benar-benar memenuhi tanggung jawabnya untuk menghadirkan pemilu yang jujur, adil, dan terbuka," ujar Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas.

Jerman bukan satu-satunya negara yang sudah menahan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Selain mereka, ada Inggris dan Selandia Baru. Namun, keduanya menangguhkan perjanjian ekstradisi atas alasan disahkannya UU Keamanan Nasional Hong Kong.

ISTMAN MP | REUTERS






Banyak Semut di Bumi Diperkirakan 20 Kuadriliun, Belum Terhitung yang di Pohon

17 jam lalu

Banyak Semut di Bumi Diperkirakan 20 Kuadriliun, Belum Terhitung yang di Pohon

Total biomassa semut di dunia 12 juta ton, lampaui burung dan mamalia liar digabung menjadi satu.


Mike Pompeo Kasih Saran Amerika soal Cina

17 jam lalu

Mike Pompeo Kasih Saran Amerika soal Cina

Mike Pompeo memberikan masukan ke Amerika soal bagaimana menghadapi Cina.


Wings Group Buka Suara soal Mie Sedaap yang Ditarik dari Pasar Hong Kong

17 jam lalu

Wings Group Buka Suara soal Mie Sedaap yang Ditarik dari Pasar Hong Kong

Wings Group Indonesia menjelaskan Mie Sedaap diproduksi dengan menaati regulasi dari badan terkait untuk memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.


Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

18 jam lalu

Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

Kubicki mengakui dia menyebut Presiden Erdogan dengan sebutan tikus got saat berpidato di sebuah kampanye


Mie Sedaap dari Indonesia Ditarik Hong Kong, Ditemukan Bahan Berbahaya Penyebab Kanker

20 jam lalu

Mie Sedaap dari Indonesia Ditarik Hong Kong, Ditemukan Bahan Berbahaya Penyebab Kanker

Hong Kong melarang peredaran Mie Sedaap asal Indonesia karena mengandung pestisida.


Politikus Jerman Sebut Erdogan Tikus Got, Turki Panggil Dubes Jerman

21 jam lalu

Politikus Jerman Sebut Erdogan Tikus Got, Turki Panggil Dubes Jerman

Wakil Ketua Parlemen Federal Jerman Wolfgang Kubicki dalam kampanye menyamakan Presiden Tayyip Erdogan dengan "tikus got kecil".


Investor Cina Disebut Tertarik Bangung Industri Hilirisasi Timah di Bangka Belitung

1 hari lalu

Investor Cina Disebut Tertarik Bangung Industri Hilirisasi Timah di Bangka Belitung

Ridwan menuturkan Indonesia adalah penghasil timah terbesar kedua di dunia. Dua investor asal Cina meliriknya.


Top 3 Dunia: Unjuk Rasa Menolak Mobilisasi Militer Rusia ke Ukraina

2 hari lalu

Top 3 Dunia: Unjuk Rasa Menolak Mobilisasi Militer Rusia ke Ukraina

Top 3 dunia pada 26 September 2022, di antaranya mobilisasi militer Rusia ke Ukraina yang mendapat penolakan dari warganya sendiri.


Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang Mengecam Sikap Cina ke Taiwan

2 hari lalu

Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang Mengecam Sikap Cina ke Taiwan

Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang mengutuk tindakan Cina di Selat Taiwan dan menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.


Pacuan Teknologi Bom versus Bunker Iran dan Amerika

3 hari lalu

Pacuan Teknologi Bom versus Bunker Iran dan Amerika

Beton yang semakin kuat memaksa bom-bom bunker buster semakin dahsyat. Saat ini beton yang menang?