TEMPO.CO, Jakarta - Preseden buruk mengancam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Hong Kong pasca disahkannya UU Kemanan Nasional. Sebab, 12 calon legislatif pro-demokrasi telah didiskualifikasi pada Kamis kemarin atas tuduhan melanggar UU Keamanan Nasional Hong Kong. Dengan kata lain, pemilu berpotensi berat sebelah.
Ke-12 calon legislatif tersebut, salah satunya, adalah Joshua Wong, pendiri partai Demosisto. Wong berkata, dirinya dianggap Pemerintah Hong Kong tidak bisa mengikuti pemilu karena menjalin kolusi dengan pihak asing dan memprotes UU Keamanan Nasional.
"Keputusan mereka mendiskualifikasi kami benar-benar gila dan tidak berdasar. UU Keamanan Nasional menjadi senjata resmi pemerintah untuk menekan oposisi," ujar Joshua Wong, dikutip dari Reuters, Jumat, 31 Juli 2020.
Oposisi tidak hanya dirugikan diskualifikasi terhadap 12 calegnya, tetapi juga rencana Hong Kong menunda pemilu. Jumat ini, Kepala Pemerintahan Hong Kong, Carrie Lam, dijadwalkan memberikan kepastian soal kelanjutan pemilu.
Pandemi virus Corona yang memburuk menjadi alasan Pemerintah Hong Kong untuk menimbang penundaan. Dalam 24 jam terakhir, ada 121 kasus virus Corona baru di Hong Kong, menambah jumlah total kasus menjadi 3.273.
Wong berkata, oposisi sesungguhnya berniat memanfaatkan kekesalan publik terhadap UU Keamanan Nasional Hong Kong untuk menggaet suara sebanyak-banyaknya. Jika pemilu legislatif ditunda, ia merasa momen berikutnya tidak akan sekuat sekarang di mana publik tengah kesal-kesalnya.
"Namun, melarang kami untuk mengikuti pemilu bukan berarti mencegah langkah demokrasi dari kami," ujar Wong yang aktif mengorganisir unjuk rasa anti pemerintah.
Selain mendiskualifikasi kelompok pro demokrasi, Pemerintah Hong Kong juga mendiskualifikasi kelompok moderat seperti Partai Sipil. Belum diketahui apa alasan diskualifikasinya.
Mantan Gubernur Hong Kong, ketika masih menjadi bagian persemakmuran Inggris, Chris Patten menyebut apa yang terjadi sebagai "pembasmian politis". Sebab, Hong Kong dan Cina semakin tidak toleran terhadap yang berbeda pandangan.
ISTMAN MP | REUTERS
